Darilaut – Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) Prof. Melani Budianta, mengatakan, istilah maritim cenderung bersifat militeristik dan berorientasi pada kekuasaan negara yang terpusat.
Hal ini dikatakan dalam lokakarya internasional Doing Critical Island Studies in Southeast Asia yang diselenggarakan Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan (PRMLTL), Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) BRIN bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, di Jakarta, Senin (13/7).
Prof. Melani mengkritisi penggunaan istilah “maritim” yang menurutnya lebih banyak dipahami melalui pendekatan negara (militeristik) yang bersifat terpusat dan berorientasi pada kekuasaan.
Akibatnya, laut lebih sering diperlakukan sebagai ruang yang harus dikendalikan daripada sebagai ruang hidup masyarakat.
Dalam diskusi bertajuk “Nusantara: Maritime Vision and Archipelagic Realities in Indonesia“, Melani menawarkan konsep “Bahari” sebagai cara pandang alternatif yang lebih menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek utama.
Menurut Melani, laut seharusnya dipahami sebagai ruang bersama (commons) yang dikelola secara demokratis oleh komunitas lokal.
Pada dua sesi diskusi menghadirkan perspektif yang saling melengkapi, mulai dari kritik terhadap konsep Nusantara hingga tawaran paradigma baru berupa archipelagic thinking atau pola pikir kepulauan.
“Istilah maritim cenderung bersifat militeristik dan berorientasi pada kekuasaan negara yang terpusat,” kata Melani yang juga Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), seperti dikutip dari Brin.go.id.
”Sebaliknya, saya menawarkan konsep ‘Bahari’ yang lebih menonjolkan aspek budaya dan komunitas. Kita harus melihat laut bukan sebagai pemisah yang menakutkan, melainkan sebagai ruang bersama yang dikelola masyarakat lokal,” ujarnya.
Melani mencontohkan berbagai inisiatif masyarakat, seperti rehabilitasi mangrove di Kampung Dadap dan Muara Gembong yang dilakukan secara swadaya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk menjaga lingkungan apabila diberi ruang dan pengakuan.
Melani juga menyoroti paradoks konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam banyak kasus, warga dari satu pulau harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu untuk mencapai pulau tetangganya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masih berorientasi pada pusat, belum sepenuhnya berpijak pada logika kepulauan.
Ketua Program Studi Pascasarjana Asia Tenggara dan Asia Timur Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Amelia Burhan, menilai bahwa konsep pola pikir kepulauan mengajak masyarakat melihat dunia bukan sebagai sistem tunggal yang seragam, tetapi sebagai jejaring berbagai identitas, budaya, dan komunitas yang berbeda namun saling terhubung.
Perspektif tersebut dinilai penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk membangun model pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan selaras dengan alam, kata Amelia.
Lokakarya ini menunjukkan bahwa masa depan Nusantara tidak cukup dibangun melalui simbol-simbol kejayaan maritim atau pembangunan fisik semata. Yang lebih mendasar adalah membangun cara pandang baru yang menempatkan masyarakat kepulauan, pengetahuan lokal, dan relasi harmonis dengan alam sebagai fondasi pembangunan Indonesia di tengah krisis lingkungan global.