Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo mengatakan, pada 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15.
Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.
“Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir, terbukti memberikan dampak yang positif yang diyakini mampu meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Agus.
Namun di sisi lain, sebagai negara maritim terbesar, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 persen atau hanya sekitar 13,32 persen.
Menurut Agus, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi mutlak dilakukan. Hal ini untuk mendukung konektivitas maritime, sekaligus menjadi tulang punggung aktivitas perekonomian bagi masyarakat di seluruh pelosok nusantara.
Untuk itu, diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur, yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.
Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut. Salah satunya dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir melalui 4 (empat) Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Pelabuhan Makassar.
“Hal tersebut tentunya harus didukung juga oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS),” kata Agus yang mewakili Menteri Perhubungan sebagai keynote speaker pada International Conference on Port, Shipping and Maritime Logistics di Jakarta, Kamis (26/9).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Indonesia Terpilih Tahun 2019-2024 Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin.
Agus mengatakan, pemerintah perlu menetapkan program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.
“Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan,” ujarnya.*