Darilaut – Ada tiga pilar yang saling terkoneksi dalam menanggapi perubahan iklim global dan pentingnya upaya adaptasi serta mitigasi. Pilar tersebut yaitu, policy, services, dan science.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengatakan, science harus diintegrasikan dengan policy (kebijakan) dan services.
Untuk mengeksekusi science, “harus diintegrasikan dengan policy (kebijakan) yang akhirnya eksekutornya adalah di services,” kata Dwikorita pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Yayasan Perspektif Baru (YPB) didukung oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) bersama Universitas Tanjungpura dan Universitas Sumatera Utara.
Science merupakan hal yang sangat penting untuk inovasi pengetahuan (knowledge innovation) sejalan dengan perkembangan tantangan fenomena iklim yang terjadi seperti saat ini.
Evolusi iklim 2023 berpeluang besar akan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim, mengalahkan saat terjadi El Nino kuat di tahun 2016.
Organisasi Meteorologi Dunia berdasarkan data BMKG di seluruh dunia, menyimpulkan potensi terjadinya global water hotspot.
Dampak dari kenaikan suhu global juga memicu kekhawatiran terkait potensi kekeringan di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia.
Indonesia relatif aman karena kondisi alam sangat lembab, juga dikelilingi oleh samudera yang lebih luas dari daratannya. Namun harus diwaspadai, gaya hidup kita itu akan berdampak kekeringan secara lokal yang mengakibatkan terganggu ketahanan pangan di pertengahan abad ini (abad 21) atau di sekitar tahun 2050 terjadi peningkatan kerentanan pada stok pangan dunia, kata Dwikorita.
Untuk literasi iklim penting dengan melibatkan generasi muda, generasi Z, generasi milenial, dan lintas kelompok.
Begitu pula sekolah lapang iklim untuk para petani dan nelayan, serta berbagai pihak untuk mengembangkan rekayasa sosial.
Hal ini untuk memastikan efektivitas informasi yang disebarkan berdampak pada masyarakat agar mampu menjalankan respon yang tepat dari peringatan dini.
Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa perubahan iklim (climate change) sebagai salah satu fokus dalam pembangunan nasional.
Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Pengendalian perubahan iklim menjadi prioritas nasional keenam (ke-6), yaitu program peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.