International Organization for Migration Dukung KKP Berantas Kejahatan Sektor Perikanan

Benjina

Korban perbudakan di Benjina dievakuasi. FOTO: YOUTUBE.COM

Jakarta – International Organization for Migration (IOM) mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemberantasan kejahatan di sektor perikanan. Untuk memperkuat upaya ini, KKP bersama IOM melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Identifikasi Korban Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sektor Perikanan.

Kerja sama ini ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo bersama Kepala Misi (ad interim) IOM Indonesia, Dejan Micevski di Kantor KKP, Jakarta, Senin (1/4).

IOM telah mendukung langkah tegas KKP melawan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang kerap beririsan dengan bentuk kejahatan manusia seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, maupun kerja paksa sejak 2014.

Menurut Dejan Micevski, kerja sama IOM dengan KKP dimulai pada November 2014 – Oktober 2015. IOM dan KKP, melalui Satgas 115 telah memberikan bantuan kepada 1.342 korban TPPO di sektor perikanan yang ditemukan di perairan Benjina, Ambon, dan Pontianak.

Program yang diberikan mulai dari identifikasi, penyediaan tempat penampungan sementara, penyediaan kebutuhan harian selama masa tunggu, layanan kesehatan, pemulangan ke daerah asal, termasuk remediasi kerugian ABK.

Dejan mengatakan, berangkat dari kasus tersebut, IOM mulai mengembangkan suatu metode yaitu formulir screening kasus TPPO dan mobile aplikasi untuk deteksi awal TPPO di tengah lautan yang diberi nama Trafficking in Persons (TIPs).

TIPs adalah aplikasi deteksi awal TPPO yang berisi 10 daftar pertanyaan ‘Ya’ dan ‘Tidak’ yang tersaji dalam 6 bahasa yaitu Indonesia, Inggris, Burma, Khmer, Vietnam, dan Thailand. Saat bertemu ABK di tengah lautan, petugas di garda depan akan mewawancarai ABK tersebut.

Aplikasi tetap dapat menyimpan informasi yang ada meskipun tidak ada koneksi internet. Pada saat petugas garda depan mendarat, sinkronisasi informasi dapat dilakukan sehingga data dari aplikasi dikirim ke server yang berada di kantor pelabuhan.

Selanjutnya, petugas dapat melaksanakan identifikasi lanjutan secara komprehensif dengan data awal dari aplikasi melalui web-based screening form yang berisi pertanyaan lebih mendetail.

Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), Yunus Husein mengatakan, pembuatan aplikasi TIPs ini sejalan dengan komitmen KKP untuk memberantas perbudakan dan perdagangan tenaga kerja Indonesia sektor kelautan dan perikanan

Komitmen ini telah dikukuhkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM di Industri Perikanan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) siap menggunakan aplikasi TIPs di 138 syahbandar yang tersebar di seluruh Indonesia, guna membantu identifikasi TPPO.*