Darilaut – Pengembangan ekosistem halal membutuhkan komitmen jangka panjang, penguatan sumber daya manusia, literasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pengalaman Jawa Timur dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Menurut Khofifah, pengembangan ekosistem halal membutuhkan komitmen jangka panjang, penguatan sumber daya manusia, literasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memastikan rantai produksi pangan halal berjalan secara menyeluruh, termasuk melalui sertifikasi rumah potong hewan dan rumah potong unggas.
“Dari nol RPH (Rumah Potong Hewan) Halal, sekarang semua RPH di Jawa Timur sekarnag sudah halal,” ujar dalam Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 yang diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia bersama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Auditorium UIN Sunan Kalijaga, pada Kamis (4/6).
“Setelah itu kita masuk pada RPU (Rumah Potong Unggas) dari nol sekarang semua RPU sudah halal.”
Menurut Khofifah, prinsip halal harus diterapkan dalam seluruh proses produksi agar masyarakat memperoleh jaminan terhadap produk yang dikonsumsi.
“Jadi, apa yang sebetulnya dikonsumsi masyarakat pastikan bahwa sumbernya halal, prosesnya halal, dan endingnya juga halal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengembangan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi produk atau sektor keuangan syariah, tetapi juga melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga media.
Khofifah juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) sebagai bagian dari penguatan rantai pasok produk halal.
Menurut Khofifah, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan perkembangan capaian Jawa Timur dalam ajang Adinata Syariah. Pada 2022 Jawa Timur memperoleh tiga kategori penghargaan, meningkat menjadi enam kategori pada 2023, delapan kategori pada 2024, dan sepuluh kategori pada 2025.
“Apa yang kami lakukan adalah bagian dari pengalaman yang kami coba lakukan di Jawa Timur dengan berbagai ikhtiar, sinergi, kolaborasi, pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan manfaat barokah,” kata Khofifah.
Forum Ekonomi Regional
Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 menghadirkan Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, sebagai keynote speaker, serta sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, lembaga edukasi halal, dan sektor keuangan syariah.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia sejak 2025.
Sebelumnya, forum serupa telah diselenggarakan di Jakarta untuk region Jabodetabek, Makassar untuk region Indonesia Timur, Pontianak untuk region Kalimantan, dan Palembang untuk region Sumatera.
Penyelenggaraan forum di berbagai wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog strategis mengenai pembangunan ekonomi nasional, penguatan ekonomi syariah, dan pengembangan industri halal di Indonesia.
Pengembangan Ekonomi Syariah
Penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 mendapat dukungan dari Yayasan Amal Bunda, PT Ethos Kreatif Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. PT KAI, PT KGI, B57+ dan UIN Sunan Kalijaga. KabarBursa official FER dan KabarJawa selaku panitia lokal bersama Generasi Digital Indonesia
Melalui kolaborasi berbagai pihak, Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi nasional dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi implementasi wajib halal Oktober 2026 sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.