KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman melalukan evaluasi penggunaan konverter kit (konkit) bagi kapal nelayan. Konkit ini mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan Liquified Petroleum Gas (LPG) bagi kapal perikanan nelayan kecil.
Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, konversi BBM ke bahan bakar gas bagi kapal perikanan dan nelayan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan. Selain itu, mengurangi polusi udara dan pencemaran lingkungan.
Dasar hukum konversi ini melalui Peraturan Presiden no 126 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan dan bagi Nelayan Kecil.
LPG salah satu bahan bakar yang sudah akrab di masyarakat. Sebagai bahan bakar ramah lingkungan dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin motor berdaya rendah.
Ketersediaan gas pun dipandang sangat penting, utamanya untuk wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan nelayan harus bersama-sama mengawal program yang dinilai strategis ini.
Oktober ini, Kemenko Kemaritiman melakukan evaluasi melaluk rapat koordinasi pelaksanaan konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan untuk nelayan. Hasil evaluasi, Kementerian ESDM bersama kementerian dan lembaga lainnya, perlu menyiapkan revisi Perpres dengan penambahan sasaran selain nelayan juga untuk alat pertanian.
Pihak perbankan, swasta dan daerah harus mendukung agar lebih tepat guna. Diperlukan pula sosialisasi untuk penggunaan konkit.
Inovasi konkit harus mengandung risiko pemanfaatan, penyiapan perangkat lunak, serta disarankan agar setiap konkit wajib melakukan uji kinerja dan uji ketahanan.
Kemenko Kemaritiman akan terus mengawal dan melakukan evaluasi bersama para pihak yang terkait. Realisasi pelaksanaan program paket perdana konkit tahun 2016 sebanyak 5473 paket untuk 10 Kabupaten/Kota. Pada 2017 sebanyak 17.081 paket di 28 Kab/Kota. Tahun 2018 adalah 25.000 paket untuk 55 wilayah Kabupaten/Kota.
Total paket yang akan terdistribusi sebanyak 47.554 paket. Namun jumlah paket tersebut belum sesuai dengan roadmap mandiri energy untuk nelayan, yakni 60.000 paket perdana pada 2018.
Kemudian, 100.000 paket perdana 2019, 150.000 paket tahun 2020, sebanyak 230.000 paket pada 2021-2025 (periode II) dan 300.000 paket tahun 2026-2030 (periode III).
Dampak pelaksanaan program konversi ini telah dimulai sejak 2009 sampai tahun 2018. Tidak termasuk program jaringan gas bumi bagi rumah tangga. Total efisiensi anggaran negara adalah Rp 242,2 triliun atau Rp 26,91 triliun per tahun.
Bagi nelayan ini adalah penghematan yang lumayan besar, karena mengurangi biaya operasional sebesar 40-50 persen.*