KKP Fokus di Budidaya

Pembudidaya ikan. FOTO: DARILAUT.ID

Jakarta – Sektor budidaya akan menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, banyak hal yang harus didorong dalam sektor kelautan dan perikanan.

“Kami akan fokus di budidaya karena lapangan pekerjaan banyak terserap di sini. Banyak peluang yang dapat dikembangkan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika menerima audiensi Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Catur Budi Harto beserta jajarannya di kantor KKP, Jakarta, Senin (2/12).

Wakil Dirut BRI Catur dan Menteri Edhy saling bertukar informasi terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan.

Seperti dalam pembesaran udang di Barru, Sulawesi Selatan. Tambak intensif bisa menghasilkan 150 ton dari 1 hektar wilayah. Padahal, rata-rata hasil produksi internasional itu 120-130 ton per hektar.

Menurut Edhy, rata-rata tambak rakyat hanya dapat menghasilkan 1 ton hasil produksi dalam luas wilayah yang sama. Untuk itu, diharapkan BRI dapat mendukung intensifikasi tambak rakyat agar dapat memproduksi hasil dengan volume yang lebih besar.

Dengan begitu, kesejahteraan pembudidaya pun akan meningkat. Di sisi lain, negara juga dapat memaksimalkan pemasukan devisanya.

“Tambak yang diperuntukkan untuk udang kita itu baru sekitar 300 ribu hektar dan tidak semuanya intensif. Presiden mengarahkan supaya dari udang saja kita bisa naikan ekspor hingga 250 persen pada tahun 2024. Di samping udang, berbagai komoditas lain di sub sektor budidaya juga sangat menjanjikan. Inilah yang kita harap BRI bisa dukung,” ujarnya.

Menteri Edhy menjamin bahwa pasar produk kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar. Bahkan, Tiongkok telah menawarkan negaranya untuk menjadi pasar tujuan ekspor ikan Indonesia. Selain itu, pembudidaya udang skala kecil sudah terjamin melalui asuransi dari Jasindo.

Begitu pula dengan pembudidaya udang skala besar yang sudah disediakan dengan asuransi komersial untuk menjaga kelangsungan produksinya. Terkait regulasi, Pemerintah terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi guna mendorong pertumbuhan sektor ekonomi.

“Masalah izin, sesuai dengan arahan Presiden untuk menyederhanakannya, kami sedang terus berupaya mengarah ke sana. Kalau bisa 1 (satu) hari izin itu selesai,” katanya.

Turut mendampingi pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar, serta Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) yang merangkap sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman.*

Exit mobile version