Darilaut – Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 sudah memasuki tahapan kampanye. Kampanye tersebut termasuk melalui pemberitaan, penyiaran dan iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media dalam jaringan (siber) dan media sosial.
Untuk itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar diskusi publik ”Menakar Independensi Media di Masa Pilkada” pada Sabtu (5/10).
Diskusi publik yang berlangsung di Gedung Bersama Fakultas Ilmu Sosial UNG, dengan moderator Nurhaliza M.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola, mengatakan, KPU dalam program kerja dalam menghela tahapan pemilu dan pemilihan kurang lebih ada 11 tahapan, di antaranya tahapan sosialisasi.
”Tahapan sosialisasi itu panjang, sejak pilkada dimulai sampai hari pemungutan suara,” Sophian.
Semua melekat di tahapan sosialisasi dan hal ini sangat jelas ada dalam peraturan KPU, peran-peran pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai pemilih, organisasi kemasyarakatan, partai politik, peserta pilkada dan pemerintah.
Sophian juga mengajak mahasiswa yang hadir untuk mengecek secara langsung melalui telepon genggam apakah sudah terdaftar sebagai pemilih.
Dalam sesi ini materi yang dibawakan mengenai ”Peran Media dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada.”
Akademisi UNG Dr. Noval Sufriyanto Talani, mengatakan, saat ini kita telah disuguhkan dalam berbagai hal dan beberapa komunikasi politik pasangan calon melalui media kampanye.
Noval menggali kembali model kampanye di masa lalu, misalnya, ketika mesin cetak ditemukan dan revolusi industri terjadi, posisi media menjadi sangat penting.
Dalam kondisi sekarang, Noval menyangsikan posisi media yang independen. Kenapa? ”Selama media masih memiliki bias,” maka ”tidak akan independen,” ujarnya.
Noval mencontohkan suka dan tidak suka dengan seseorang itu bias. Bias media dimulai dari individu, awak media dan redaksinya sampai pemilih. Kemudian, bias organisasi media.
”Independensi media banyak yang mengukur bagaimana konten yang dihasilkan tidak menyesatkan,” ujar Noval.
Selama menghasilkan konten yang tidak menyesatkan, ada arguman yang bilang itu adalah bias yang ditolelir. ”Dalam artian, Itulah independensi media,” kata Noval yang mengulas materi ”Dampak Pemberitaan Media Terhadap Persepsi Publik di Masa Pilkada.”
Narasumber lain dalam diskusi publik, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Gorontalo Verrianto Madjowa, yang membahas ”Peran Media Digital dalam Menjaga Integritas dan Independensi di Masa Pilkada.
Kemudian, Ketua AJI Gorontalo Wawan Akuba dengan topik “Tantangan Jurnalis dalam Menjaga Independensi di Masa Pilkada,” serta Andi Arifuddin dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo membahas ”Kode Etik dan Pedoman Pemberitaan dalam Pilkada untuk Menjamin Independensi Media.”
Adapun tujuan diskusi publik ini untuk mengkaji sejauh mana media pers di Gorontalo tetap menjaga independensinya selama masa pilkada.