Darilaut – Transparansi iklim berfokus pada pemetaan seberapa baik negara-negara memenuhi janji mereka untuk melawan perubahan iklim.
Seiring memburuknya krisis iklim, para ahli mengatakan semakin penting bagi negara-negara untuk memperkuat pelaporan terkait iklim mereka, termasuk dengan memasukkan data yang lebih andal.
UNEP membantu 68 negara mempersiapkan laporan transparansi dua tahunan mereka, yang merupakan mekanisme kunci dalam Perjanjian Paris.
Dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi masa krusial dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Putaran perundingan iklim berikutnya akan berlangsung di Belem, Brasil.
Dokumen-dokumen ini, yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional (nationally determined contributions), diwajibkan berdasarkan Perjanjian Paris.
Dokumen tersebut menguraikan bagaimana negara-negara berencana untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Jika dijalankan dengan baik, dokumen-dokumen ini juga dapat berfungsi sebagai cetak biru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan manusia, dan mendorong ketahanan energi.
Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, para ahli iklim mengatakan bahwa sangat penting untuk tidak hanya menyusun rencana dengan tepat, tetapi juga melaksanakannya – di sinilah proses yang dikenal sebagai transparansi berperan.
Menjelang Forum Transparansi Global – sebuah pertemuan para ahli iklim dari tanggal 3 hingga 5 September di Republik Korea, UNEP membuat tinjauan lebih dekat tentang apa itu transparansi dan mengapa hal itu dianggap penting untuk mengakhiri krisis iklim.
Secara umum, menurut UNEP, transparansi berarti melacak bagaimana pemerintah dan perusahaan memenuhi janji-janji mereka terkait iklim. Jenis pemantauan dan pelaporan ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh pemerintah di bawah mekanisme khusus dalam Perjanjian Paris, pakta penting tahun 2015 untuk melawan krisis iklim.
Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan menghubungkan janji iklim dengan target suhu, menjadikannya tulang punggung perjanjian tersebut.
Dalam praktiknya, transparansi melibatkan pelaporan dan peninjauan informasi dan data iklim nasional, terutama melalui laporan transparansi dua tahunan.
Antara lain, dokumen-dokumen ini menguraikan:
• Emisi gas rumah kaca tahunan suatu negara;
• Bagaimana suatu negara berencana untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim;
• Seberapa besar kemajuan yang telah dicapai suatu negara dalam mencapai tujuan iklimnya; dan
• Dukungan seperti apa – termasuk saran dan pendanaan – yang dibutuhkan suatu negara untuk mencapai targetnya.
Putaran pertama laporan ini, yang masih dalam proses pengajuan, akan membantu memandu janji iklim baru yang akan dibuat akhir tahun ini.
Transparansi memberikan gambaran apakah negara-negara memenuhi komitmen mereka berdasarkan Perjanjian Paris, yang menuntut akuntabilitas mereka di panggung internasional.
“Transparansi penting dalam setiap aspek kehidupan – mulai dari berinteraksi dengan orang-orang terkasih hingga menerapkan perjanjian internasional,” ujar Hongpeng Lei, Kepala Cabang Mitigasi di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).
“Dalam hal perubahan iklim, transparansi menunjukkan bahwa negara-negara melakukan apa yang mereka janjikan – membangun kepercayaan yang vital untuk melawan krisis ini.”
Dengan transparansi, negara-negara dapat memperoleh data yang mereka butuhkan untuk merancang dan menerapkan rencana iklim yang efektif.
Transparansi membuka akses keuangan dengan memperkirakan biaya rencana-rencana ini, melacak aliran dana, dan menunjukkan kepada para donor dan pembayar pajak bahwa uang dibelanjakan dengan baik.
Transparansi mengidentifikasi apa yang berhasil sehingga kota, wilayah, dan negara lain dapat menduplikasi kebijakan yang berhasil.
Dengan menggabungan berbagai elemen ini, akan mendapatkan aksi global terpadu yang dapat secara nyata mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu negara-negara rentan beradaptasi dengan dampak iklim yang semakin besar.