Selain penyediaan informasi meteorologi, mitigasi bencana hidrometeorologi juga membutuhkan dukungan penataan wilayah, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini, BMKG turut mendukung upaya pengurangan risiko melalui pelaksanaan OMC bersama BNPB.
Faisal menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC dapat dilakukan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. Dalam skema tersebut, BNPB menjadi pelaksana operasi dengan supervisi teknis dari BMKG.
Pelaksanaan OMC menggunakan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan di wilayah sasaran, terutama untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan rawan bencana.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengantisipasi potensi hujan ekstrem, termasuk melaksanakan OMC guna mengupayakan agar hujan turun di wilayah yang lebih aman, termasuk perairan, sehingga risiko bencana di kawasan rawan dapat dikurangi.
“Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG,” kata Tito.
