Semarang – Profesi sebagai nelayan dan pekerja di sektor perikanan memiliki risiko tinggi dalam kegiatannya. Seringkali cuaca dan gelombang berubah ketika sedang melaut.
Karena itu, pemerintah menyalurkan program bantuan premi asuransi nelayan. Program bantuan asuransi nelayan ini diserahkan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).
Melalui asuransi nelayan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan, mengingat pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko yang tinggi.
Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng Lalu M Syafriadi menyerahkan bantuan premi asuransi nelayan secara simbolis kepada sejumlah nelayan di Semarang, Sabtu (20/10).
Bantuan premi asuransi nelayan diberikan sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Asuransi nelayan ini dengan menggaet Jasindo sebagai mitra penyedia jasa layanan.
Pada 2018, target nelayan di Kota Semarang yang mendapat asuransi sebanyak 200 orang dan realisasi hingga minggu ketiga Oktober ini baru 28 orang. Sementara pada tahun 2017 dari target sebanyak 200 orang terealisasi sebanyak 719 orang.
Sejak program ini hadir dari tahun 2016, sejumlah klaim asuransi nelayan telah dilakukan untuk 10 orang nelayan dengan total klaim untuk kota Semarang sebesar Rp 1.021 miliar.
Selain menyerahkan asuransi nelayan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mendampingi Menteri Susi dialog dengan nelayan di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang. Dialog nelayan ini rangkaian kunjungan kerja KKP di Jawa Tengah.
Ratusan nelayan memadati kawasan Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok ingin menyaksikan langsung Menteri Susi dan mengikuti kegiatan dialog nelayan. Dengan adanya dialog ini, aspirasi masyarakat nelayan di Tambak Lorok dapat secara langsung tersampaikan kepada pemerintah.
Susi mengatakan, KKP akan melakukan evaluasi pembangunan kampung bahari sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, akan melakukan pendataan kebutuhan bantuan asuransi nelayan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ramah lingkungan.*