Tangerang – Pemahaman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekosistem mangrove di Indonesia dinilai relatif masih rendah. Terkait dengan masalah tersebut, masyarakat belum memandang sepenuhnya mangrove sebagai ekosistem yang perlu dijaga dan dipulihkan.
Padahal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat umum telah melakukan upaya restorasi mangrove. Nyatanya, masih ada beberapa masalah kunci yang belum terselesaikan. Tentu saja menjadi tantangan di lapangan.
Demikian hasil lokakarya Identifikasi Faktor Kunci Sukses dan Keekonomian Restorasi Mangrove Berbasis Masyarakat di Tangerang, Banten. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, diprakarsai World Resources Institute (WRI) Indonesia — lembaga penelitian independen yang berfokus pada upaya pembangunan berkelanjutan, Oktober ini.
Melalui lokakarya ini terdapat sejumlah rekomendasi sebagai peta jalan aksi. Seperti peningkatan upaya penyadartahuan akan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi mangrove. Termasuk aspek pengurangan bencana alam dan iklim, serta potensi terkait pasar karbon biru (blue carbon).
Kemudian, penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah melalui revitalisasi Kelompok Kerja Mangrove Nasional dan Daerah yang melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi. Rekomendasi lainnya adalah konsolidasi pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk mengakselerasi perlindungan dan restorasi mangrove ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah.
Selanjutnya, pengembangan model bisnis alternatif yang tepat dan ramah lingkungan guna menghindari degradasi mangrove lebih lanjut. Penyusunan sistem informasi restorasi mangrove secara komprehensif, serta pembuatan jejaring nasional pegiat mangrove atau local champions dari berbagai daerah.
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi masukan untuk merinci dan mengarusutamakan Kerangka Strategi Karbon Biru Indonesia atau Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF).
Manajer Inisiatif Laut Berkelanjutan WRI Indonesia Dr Satrio Adi Wicaksono mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi masukan bagi pengembangan IBCSF. Rekomendasi ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan berbagai Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (RAN KKI), Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB), serta pemutakhiran Nationally Determined Contribution (NDC).
“WRI Indonesia berharap lokakarya ini mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat upaya kolektif restorasi mangrove Indonesia,” ujar Satrio.*