Darilaut – Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dihadapkan pada tantangan serius setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 30 persen tahun depan. Kondisi ini menuntut daerah untuk mampu menggali potensi ekonomi internal dan membangun kemandirian fiskal. Salah satu sektor yang dianggap paling strategis untuk menjawab tantangan tersebut adalah sektor pariwisata, khususnya pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Dalam Seminar Nasional bertema “Membangun Daya Saing dan Kemandirian Daerah melalui Pariwisata Berkelanjutan” yang digelar secara hybrid di Lombok Tengah, NTB, pada Rabu (12/11), Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PRPDN) BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, menegaskan bahwa penguatan sektor pariwisata perlu didukung oleh ekonomi kreatif, UMKM lokal, serta peningkatan tenaga kerja daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah perlu membangun daya saing yang adaptif dan kreatif agar mampu mandiri secara fiskal dalam situasi pengurangan anggaran,” ujar Mardyanto.
Pandangan senada disampaikan oleh Suci Emilia Fitri, peneliti PRPDN BRIN, yang menekankan pentingnya data sebagai fondasi perumusan kebijakan pariwisata. Berdasarkan riset tiga tahun di Kabupaten Lombok Tengah, Suci mengungkapkan bahwa potensi gastronomi daerah masih belum digarap secara optimal. Lombok memiliki kekayaan kuliner seperti ayam taliwang, sate bulayak, dan sate pusut, yang jika dikembangkan dengan pendekatan storytelling, branding budaya, dan digitalisasi informasi. Misalnya melalui barcode stories dapat menjadi identitas daerah sekaligus komoditas bernilai tinggi.
“Kuliner lokal tidak seharusnya hanya menjadi santapan wisatawan, tetapi harus bisa diangkat sebagai produk budaya dengan nilai tambah yang besar,” kata Suci.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Al Azhar (Unizar) Mataram, Muh. Ansyar, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran moral dan intelektual dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, pariwisata tidak sekadar sektor ekonomi, melainkan sektor yang memberikan multiplier effect bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa percepatan pariwisata harus selalu memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.
“Inilah esensi pariwisata berkelanjutan, pertumbuhan yang tidak menggerus kelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal.”
Dalam perspektif fiskal, Fathurrahman, Wakil Rektor III dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unizar, menyoroti pentingnya inovasi fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperluas basis pendapatan melalui optimalisasi retribusi wisata, skema pembiayaan kreatif, dan pengembangan sektor-sektor pendukung pariwisata. Strategi fiskal tersebut, kata Fathurrahman, akan menjadi fondasi utama untuk menciptakan daerah yang berdaya saing dan mandiri secara ekonomi.
Dari sisi kebijakan nasional, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata RI, menegaskan perlunya penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RPJMN dengan rencana pembangunan pariwisata daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pariwisata memerlukan kolaborasi menyeluruh yang melibatkan pemerintah pusat, pemda, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Pariwisata akan kuat jika dikelola secara terarah, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.”
Sementara itu, Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menegaskan bahwa daerahnya memiliki potensi wisata luar biasa, mulai dari kawasan Gunung Rinjani hingga destinasi pantai selatan yang dikenal secara global. Pemerintah daerah telah menerapkan tiga strategi utama yaitu: memperkuat tata kelola berbasis data dan kajian ilmiah, mengembangkan ekonomi kreatif agar perputaran ekonomi terjadi di dalam daerah, serta memperbaiki infrastruktur destinasi agar memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
Seminar ini menegaskan bahwa di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kemandirian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.