Menteri Lingkungan Hidup Panama, Juan Carlos Navarro—yang sempat menjadi sorotan awal pekan ini karena menyatakan bahwa negaranya akan mengajukan keberatan resmi terhadap kesepakatan COP31 apa pun yang tidak memuat ketentuan mengenai bahan bakar fosil—menyampaikan sikap yang sama.
Keputusan dalam konferensi iklim PBB umumnya diambil melalui konsensus; artinya, keberatan resmi dari satu negara saja dapat menggagalkan sebuah kesepakatan.
Oleh karena itu, peringatan dari Panama berpotensi menunda atau bahkan menggagalkan pengesahan kesepakatan akhir COP31 di tengah waktu yang kian menipis.
“Tidak dapat diterima jika sebuah COP atau dokumen kesepakatan utama bahkan tidak menyebutkan bahan bakar fosil sama sekali; kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi,” ujarnya.
Perselisihan ini menggemakan peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang menyampaikan kepada para pemimpin dunia di Antalya pekan lalu bahwa pemerintah harus mempercepat transisi untuk meninggalkan bahan bakar fosil, melindungi pekerja dan masyarakat, serta menyalurkan pendanaan iklim yang telah dijanjikan kepada negara-negara berkembang.
Ia menyerukan agar pendanaan untuk adaptasi ditingkatkan hingga tiga kali lipat pada tahun 2035, serta mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan tak terduga (windfall profits) dari perusahaan bahan bakar fosil guna membantu negara-negara rentan pulih dari bencana iklim.



