Darilaut – Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr Yonvitner, mengatakan program pengembangan tol laut yang dicanangkan sejak 2015 oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih terkendala operasionalisasi.
Salah satu kendala yang menjadi ukuran perkembangan adalah adanya keterukuran kapasitas bahan baku pendukung atau produk yang akan ditransportasikan antar wilayah.
Konsentrasi ekonomi yang terpusat di Jawa masih menjadi daya tarik. Sementara yang di daerah tidak berkembang.
Menurut Yonvitner untuk mendorong konsep agromaritim sebagai kombinasi dalam percepatan tersebut, dengan mengintegrasikan konektivitas pelabuhan dan logistik.
“Kalau hanya mengandalkan sumberdaya laut, maka harus digarap secara komprehensif termasuk jasa kelautan. Jasa kelautan dan konservasi yang termasuk harus yang diinternalisasi,” ujar Yonvitner dalam diskusi Pembangunan Infrastruktur Jaringan Tol Laut dan Kekayaan Alam untuk Pembangunan Daerah Iramasuka, seperti dikutip dari Ipb.ac.id.
Yonvitner yang juga Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University mengatakan ke depan, industri sains kelautan akan menjadi potensi ekonomi baru. Jadi penting untuk mengelola data dan informasi kelautan sejak dini dalam satu big data kelautan.
Deputi bidang Pengkajian dan Penginderaan, Dewan Ketahanan Nasional Laksda TNI Gregorius Agung W.D menjelaskan pentingnya mendorong percepatan pelaksanaam tol laut. Sehingga perlu menyiapkan berbagai skenario yang betul-betul terukur dari sektor pembangunan.
Prof Martani Husaini dari Universitas Indonesia menjelaskan tentang konektivitas pembangunan pulau-pulau kecil di Maluku. Intinya adalah “conecting the dote“.
Menurut Prof Martani setiap pulau kecil ada dote yang harus terintegrasi pulau induk. Untuk mendukung hal itu perlu pemetaan keunggulan setiap pulau yang akan diangkat.
Keunggulan ini dapat berupa sumberdaya yang bernilai tinggi namun menjadi kekhasan pulau tersebut. Sehingga setiap pulau punya kekhasan produk tanpa saling bersaing.
Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhamad Malawat mengatakan konektivitas di Maluku masih menjadi kendala. Waktu jangkau yang lama masih menjadi kendala dalam transportasi barang dan jasa.
Menurut Malawat selain menjadi program afirmasi, maka keberpihakan dalam pembangunan pulau kecil harus jadi prioritas. Konsep keadilan adalah harus menjadi program afirmasi pemerintah dalam mewujudkan tol laut. Mohon untuk tidak menjadikan keekonomisan produk dalam membangun transportasi yang baik.