Darilaut – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, disambut positif publik. Namun di balik apresiasi tersebut, penelitian Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Intelligence Research menunjukkan bahwa kasus ini sekaligus menelanjangi rapuhnya sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keputusan bisnis.
Direktur Komunikasi DEEP IR, Neni Nur Hayati, menegaskan bahwa keputusan Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan substantif, tetapi sekaligus memperlihatkan gagalnya sistem penegakan hukum, yang menurutnya telah menyebabkan kriminalisasi tanpa dasar kuat. Hal ini diperkuat melalui riset analisis sentimen pemberitaan dan percakapan publik di media sosial periode 19-24 November 2025, yang dilakukan DEEP Indonesia.
Hasil riset tersebut mencatat bahwa pembicaraan terkait kasus Ira Puspadewi didominasi sentimen negatif hingga 80%, jauh mengungguli sentimen positif (14%) dan netral (6%).
Tingginya sentimen negatif tersebut bukan menyerang sosok Ira, melainkan bentuk protes publik atas putusan hakim yang dinilai tidak konsisten dan mencederai rasa keadilan. Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim memvonis penjara 4 tahun 6 bulan, padahal ketua majelis sendiri menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti memperkaya diri. Bahkan terdapat dissenting opinion yang menyarankan vonis bebas (onslag), namun tidak diikuti oleh keputusan pengadilan.
“Kontradiksi ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas peradilan korupsi,” demikian temuan DEEP dalam laporannya.
Tidak hanya dalam pemberitaan, gelombang kekecewaan juga tampak masif di berbagai platform media sosial seperti X, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Di platform diskusi seperti X dan Facebook, sentimen negatif stabil pada angka 53-57%, yang menunjukkan konsensus publik bahwa putusan pengadilan mengandung masalah serius.
Namun, dinamika sentimen publik berubah secara drastis setelah Presiden mengeluarkan keputusan rehabilitasi. Berdasarkan riset DEEP periode 24-26 November 2025, sentimen positif meningkat tajam menjadi 68%, sentimen netral 4%, sementara negatif turun menjadi 28%. Peneliti menyebut fenomena ini sebagai bentuk “reputation repair” yang cepat dan efektif.
“Intervensi Presiden berhasil menggeser narasi dari ketidakadilan menuju pemulihan rasa keadilan,” tulis DEEP dalam laporannya.
Meski demikian, DEEP menilai bahwa kasus ini adalah pelajaran serius bagi dunia peradilan Indonesia. Lembaga tersebut menyoroti tiga masalah mendasar:
1. Kegagalan Memahami Risiko Bisnis
Putusan hakim dinilai tidak membedakan risiko bisnis dengan niat jahat (mens rea) dalam konteks akuisisi yang dijalankan oleh ASDP. Padahal menurut prinsip Business Judgment Rule, keputusan bisnis berbasis itikad baik tidak boleh dipidana meski berpotensi merugikan. Jika tidak ada pembeda yang jelas, maka seluruh direksi BUMN dapat terancam kriminalisasi.
2. Ancaman “Chilling Effect” terhadap Inovasi BUMN
Putusan tersebut juga menciptakan efek domino negatif, di mana direksi BUMN akan memilih keputusan serba aman dan menghindari inovasi. Presiden dinilai telah mengurangi efek ini melalui rehabilitasi, tetapi akar masalah tetap berada pada sistem yudisial yang keliru.
3. Mendesak Reformasi Penegakan Hukum
DEEP mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan reformasi penilaian kasus Tipikor, termasuk kewajiban pemahaman hakiki tentang hukum korporasi, mens rea, hingga penguatan perlindungan whistleblower internal BUMN.
Neni menegaskan bahwa keputusan Presiden bukan sekadar pemulihan reputasi individu, tetapi momentum memperbaiki keadilan substantif dalam sistem hukum.
“Rehabilitasi tidak boleh menjadi solusi darurat yang terus diulang. Seharusnya keadilan itu otomatis hadir melalui putusan hakim yang cerdas dan adil.”