Darilaut – Data terbaru WALHI Gorontalo menunjukkan bahwa ketimpangan struktur penguasaan ruang di Provinsi Gorontalo kian mengkhawatirkan.
Hasil riset WALHI Gorontalo dari total 1.125.707 hektare luas wilayah provinsi, sebanyak 759.714 hektare atau 63 persen lahan dikuasai korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara masyarakat hanya menempati sisa ruang yang terbatas, tanpa jaminan untuk menjadikannya alat produksi yang layak.
Hasil riset ini telah dipresentasikan di Gedung LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Selanjutnya, diskusi media dan konferens pers mengungkap tabir transisi energi palsu: dampak sosial – ekologis hutan tanaman energi di Gorontalo, pada Selasa (28/10).
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber: Ketua Tim Riset Dr. Terri Repi dan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Gorontalo Defri Sofyan.
Temuan WALHI Gorontalo mengungkap rata-rata setiap keluarga di Gorontalo pada 2023 hanya berpeluang mengakses sekitar 1,11 hektare lahan. Itu pun “belum dikurangi kawasan konservasi, danau” maupun ruang lainnya yang tidak dapat dijadikan alat produksi, seperti untuk kegiatan pertanian.
Ironisnya, negara melalui Perpu Nomor 56 Tahun 1960 telah mengamanatkan rumah tangga petani untuk memiliki minimal dua hektare lahan agar dapat hidup sejahtera.
Kondisi ini diperparah oleh tingginya jumlah petani gurem. Sensus Pertanian 2013 mencatat 117.248 rumah tangga petani penggarap dan 40.959 petani gurem, selisih keduanya hanya 8.879 rumah tangga.
Ketimpangan struktural ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat tetap berada dalam jebakan kemiskinan struktural akibat minimnya akses terhadap tanah.
Selain merampas ruang hidup rakyat, penguasaan lahan skala besar berkontribusi terhadap krisis ekologis. Gorontalo kehilangan tutupan pohon sebesar 137 ribu hektare atau 14 persen pada periode 2002-2023. Rata-rata kehilangan 2.401 hektare tutupan pohon setiap tahunnya menunjukkan kerusakan ekosistem yang berkelanjutan.
Tak hanya berhenti pada degradasi lingkungan, bencana ekologis pun meningkat. Data BNPB 2018-2023 mencatat setidaknya 172 kejadian bencana di Gorontalo, didominasi banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan.
Tahun 2024, longsor menelan korban jiwa 27 orang meninggal di Suwawa dan satu orang di Kota Gorontalo, diikuti kerusakan 3.000 hektare sawah serta fasilitas pendidikan di 11 kecamatan.
WALHI Gorontalo menegaskan bahwa akar masalah sesungguhnya bukan sekadar pada eksploitasi berlebihan, tetapi pada model pembangunan yang menempatkan kepentingan investor di atas hak rakyat. Mereka mendorong redistribusi ruang melalui reforma agraria sejati, untuk mengembalikan keadilan penguasaan ruang di Gorontalo. (Novita J. Kiraman)