Darilaut – Kota Gorontalo termasuk salah satu daerah percontohan ketahanan iklim perkotaan. Daerah ini, bersama sembilan kota di Indonesia dipilih sebagai percontohan dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.
Kota Gorontalo dipilih sebagai daerah percontohan karena serius menjadikan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan keseriusan pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari CRIC (Climate Resilient and Inclusive Cities) atau Proyek Kota Berketahanan Iklim dan Inklusif.
Untuk mewujudkan ekonomi hijau (green economy) Wali Kota Gorontalo menitik beratkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – Sustainable Development Goals (SDGs). Tahun 2022 Kota Gorontalo berhasil meraih rata-rata pencapaian SPM pada angka 88,69 persen.
“Antara lain SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 % melalui optimilasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle),” kata Marten dalam acara ASEAN Mayors Forum (AMF) atau Forum Walikota ASEAN, Selasa (1/8).
Wali Kota Gorontalo untuk kedua kalinya diundang sebagai tamu kehormatan AMF untuk menyampaikan sharing bestpractice pengembangan ekonomi hijau.
Kegiatan dengan tema “Urgensi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi dan Menjawab Tantangan Regional dan Global” ini berlangsung selama dua hari ,1 – 2 Agustus 2023, di Jakarta.
Marten mengusulkan tiga rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama, berupa pengembangan ekonomi lokal.
Menurut Marten cara ini dapat mempercepat tujuan SDGs dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil dan menengah sehingga dapat membantu mempercepat pengetasan kemiskinan.
Ekonomi hijau juga mencakup pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kota Gorontalo melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada, pemerintah Kota Gorontalo mengambil 3.343 UMKM menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdulilah omzet yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” ujar Marten.
“Kedua reformasi birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan ijin usaha dengan standard pelayanan cepat murah dan ramah.”
Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah Pemerintah Kota Gorontalo berperan dan memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Para pelaku usaha mendapatkan permodalan guna pengembangan usaha.
Dalam pertemuan AMF, materi dibagi dalam lima bidang. Pertama, pertumbuhan ekonomi inklusif; kedua, transformasi digital; ketiga, kota tangguh dan aksi iklim; keempat, lokalisasi SDGs; dan kelima, mobilitas berkelanjutan untuk percepatan kota nol bersih emisi.
Proyek Kota Berketahanan Iklim dan Inklusif (CRIC) diprakarsai United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) — asosiasi berbagai pemerintah daerah, yang memiliki peran besar dalam mengelola dan menghubungkan pengetahuan yang berhubungan dengan isu-isu yang dihadapi pemerintah daerah di wilayah Asia Pasifik.
CRIC adalah proyek lima tahun dengan tujuan untuk membina kerja sama jangka panjang yang unik melalui kerja sama segitiga antara kota dan pusat penelitian di Eropa, Asia Selatan (India, Nepal, Bangladesh), dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand).
Proyek ini juga akan berkontribusi pada pembangunan perkotaan terpadu yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan adaptasi/mitigasi iklim melalui kemitraan jangka panjang, serta sarana seperti rencana aksi lokal yang berkelanjutan, alat peringatan dini, kualitas udara, dan pengelolaan limbah melalui konsultasi dengan panel para ahli.
Kelompok sasaran proyek ini adalah pemerintah daerah, kota, dan pemangku kepentingan perkotaan yang terlibat dalam isu ketahanan iklim.
Kemudian, mitigasi dan adaptasi iklim, serta tata kelola yang baik dalam kota inklusif, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi komunitas lokal di kota/provinsi, termasuk kelompok perempuan, sektor marginal, masyarakat sipil, sektor swasta dan lain-lain.