Jakarta – Konektivitas laut RoRo (roll on/roll of) rute Dumai – Malaka direncanakan akan diresmikan tahun ini. Rute ini, salah satu yang menjadi bahasan dalam pertemuan ASEAN Maritime Transport Working Group (ASEAN MTWG) Meeting ke 37 di Singapura, Selasa (5/3) hingga Kamis (7/3).
Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, Implementasi konektivitas laut RoRo rute Dumai – Malaka rencananya akan diresmikan pada kuartal 1 tahun 2019. Sebelum peresmian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia.
Dalam ASEAN MTWG ke-37 delegasi Indonesia dipimpin Capt Wisnu. Indonesia telah melakukan pembahasan intensif terkait persiapan pengoperasian RoRo Dumai-Malaka ini sejak diselenggarakannya 2nd Join Task Force Meeting di Pekanbaru, Indonesia pada bulan September tahun 2018.
Indonesia dan Malaysia akan mempersiapkan infrastruktur dan regulasi. Antara lain terkait pengaturan tentang CIQS, ketentuan dan aturan tentang kendaraan truk, kendaraan pribadi, dan kendaraan komersil (bus pariwisata) untuk penumpang dan barang bawaannya atau kargo.
Wisnu mengatakan, rute RoRo Dumai-Malaka merupakan pilot project untuk ASEAN Single Shipping Market (ASSM). Rute RoRo Dumai-Malaka ini sangat potensial dan bermanfaat, khususnya untuk para eksportir di wilayah Dumai.
Jika dilihat dari volume perdagangan Indonesia-Malaysia khususnya di kawasan Dumai – Malaka yang lebih banyak dibandingkan dengan Bitung – Davao/Gensan.
Untuk implementasi, RoRo Dumai-Malaka ini dapat mengambil banyak pelajaran dari implementasi RoRo Bitung-Davao/General Santos. Walaupun telah terbentuk konektivitas angkutan darat antara Malaysia dan Thailand dalam mendukung perdagangan lintas batas, namun masih ditemui beberapa kendala terkait pelayanan bea cukai ataupun perizinan, khususnya di perbatasan Malaysia Utara dan Thailand Selatan.
“Hambatan yang sama juga mungkin saja terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam implementasi RoRo Dumai – Malaka. Misalnya dalam hal birokrasi lintas batas yang rumit, SOP Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang belum jelas, dan belum adanya peraturan yang mengatur tentang transportasi darat yang belum terharmonisasi dan belum berstandar,” kata Wisnu.
Sementara untuk kesiapan pelabuhan, terdapat beberapa pilihan dermaga terminal penumpang yang akan digunakan, yaitu dermaga A yang dikelola oleh PT (Persero) Pelindo I Cabang Dumai atau menggunakan Terminal Bandar Sri Junjungan yang dikelola Pemerintah Kota Dumai. Hasilnya nanti akan ditentukan melalui assessment terhadap kemampuan fasilitas dermaga dan terminal.
“Begitupun dengan kesepakatan digunakannya SOP CIQS yang akan diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia di masing-masing pelabuhan. Pemerintah telah meminta agar masing-masing Kementerian/Lembaga di Indonesia menyampaikan tentang SOP masing-masing,” ujar Wisnu.
Menurut Wisnu, PT ASDP telah menyiapkan 2 (dua) unit kapal ferry yang disesuaikan dengan spesifikasi Terminal A Pelindo I, yaitu KMP Jatra I dan KMP Jatra II.*