Darilaut – Teluk Gorontalo merupakan kawasan perairan yang menyimpan kekayaan ekosistem laut sekaligus menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan masyarakat pesisir. Keberlanjutan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di wilayah ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan teknologi, tetapi juga oleh peran sosial masyarakat lokal. Salah satu aktor penting yang selama ini kerap luput dari perhatian adalah perempuan pesisir.
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Femy Mahmud Sahami, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa perempuan pesisir memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kawasan konservasi bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi elemen utama yang menentukan keberhasilan konservasi jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Prof. Femy dalam kegiatan Peningkatan Pelibatan Perempuan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Teluk Gorontalo yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Ia mengungkapkan bahwa selama ini perempuan pesisir sering kali diposisikan sebatas pengelola domestik, padahal peran mereka jauh lebih kompleks dan multidimensional.
“Perempuan pesisir tidak hanya mengurus rumah tangga. Mereka berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga, penjaga pengetahuan lokal, sekaligus pendidik nilai-nilai lingkungan kepada generasi berikutnya. Kedekatan mereka dengan laut menjadikan perempuan aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir,” ujar Prof. Femy.
Secara turun-temurun, perempuan pesisir telah berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan keluarga melalui pengolahan hasil laut, aktivitas perdagangan, hingga pewarisan kearifan lokal tentang musim tangkap dan praktik pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Peran ini menjadi fondasi sosial yang kuat bagi upaya konservasi.
Lebih lanjut, Prof. Femy menilai perempuan pesisir memiliki potensi besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan KKP, baik pada tataran teknis maupun kebijakan. Bentuk keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan kawasan, edukasi serta advokasi lingkungan di tingkat komunitas, pengelolaan ekowisata bahari berbasis konservasi, hingga pengendalian sampah laut di wilayah pesisir.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan perspektif perempuan dalam perencanaan tata ruang laut. Keterlibatan perempuan dalam proses penentuan zonasi diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Menurut Prof. Femy, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif harus mampu memadukan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat, khususnya perempuan, dengan pendekatan ilmiah. Pelibatan perempuan secara setara akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian laut.
“Ini bukan hanya persoalan keadilan gender, tetapi tentang bagaimana kita memastikan sumber daya laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.”
Pemberdayaan perempuan pesisir juga dinilai mampu mendorong diversifikasi usaha berbasis konservasi yang berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat pesisir akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan ekonomi global.