Darilaut – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong negara-negara rawan tsunami mempercepat pembentukan Tsunami Ready Community.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan tsunami Aceh 2004, tsunami Samoa 2009, tsunami Chili 2010, tsunami Tohoku Jepang 2011 menjadi bukti bahwa ancaman tsunami ini nyata.
“Negara-negara rawan tsunami perlu mempersiapkan kesiap-siagaan masyarakat di kawasan pesisir agar mereka tahu bagaimana caranya menghadapi bencana ini jika sewaktu-waktu terjadi,” kata Dwikorita.
Dwikorita menyampaikan hal tersebut dalam forum The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Disaster Resilience Week and the Corresponding 8th Session of the Committee on Disaster Risk Reduction, yang berlangsung di Bangkok, secara daring, pada tanggal 24-25 Juli 2023.
Acara ini diselenggarakan oleh ESCAP, UNESCO- Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) dan Organisasi Meteorologi Dunia – World Meteorological Organization (WMO).
Menurut Dwikorita, langkah ini menjadi jurus jitu dalam mereduksi risiko tsunami, utamanya dalam meminimalisir jumlah korban.
Dwikorita yang juga menjabat sebagai Chair of Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (Chair ICG/IOTWMS) menjelaskan bahwa Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator.
Hal ini berhubungan dengan aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC. Harapannya, masyarakat senantiasa siap dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
Dwikorita mengatakan predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.
Di antaranya, telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami; jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi; sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi; serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.
Selain itu, Informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik; sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi; sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun.
Kemudian, pelatihan bagi dan oleh Komunitas Tsunami diadakan minimal 2 tahun sekali; tersusunnya rencana kontijesi atau respon dalam keadaan darurat oleh komunitas di daerah rawan tsunami; serta terbangunnya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.
Indikator lainnya, kata Dwikorita, tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu; dan tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya tsunami ready community ini,” ujarnya.
“Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya.”
Dwikorita juga menyampaikan bahwa ICG/IOTWMS yang dipimpinnya telah mendukung dan berperan aktif dalam tsunami ready program yang telah diusung UNESCO-IOC, sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan SAFE OCEAN melalui program UN Decade on Ocean Science.
Saat ini di wilayah Indian Ocean terdapat 11 komunitas, di mana 9 di antaranya berasal dari Indonesia dan 2 lainnya dari komunitas dari India, telah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Tsunami Ready Community.
Komunitas Desa Tanjung Benoa Bali adalah salah satu dari komunitas yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO Tsunami Ready Community.
Pengukuhan Tanjung Benoa dilaksanakan pada momen pertemuan Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) bulan Mei 2022 lalu, sebagai promosi untuk menggencarkan kegiatan tersebut.
“Tsunami Ready tidak hanya dapat diimplementasikan di sektor pariwisata saja, namun juga di sektor infrastruktur kritis seperti bandara dan pelabuhan, dengan melibatkan pengelola dan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah setempat,” katanya.