Darilaut – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan bencana abrasi yang melanda pesisir Pantai Boulevard Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pada Rabu (15/6).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan upaya pemerintah daerah mulai dari penetapan status tanggap darurat, pembentukan posko darurat, pembukaan lokasi pengungsian, evakuasi masyarakat terdampak, pengoperasian dapur umum dan fasilitas lainnya sudah sesuai dengan format penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Dalam kunjungan kerja untuk meninjau kondisi terkini pascabencana dan dukungan untuk penguatan pemerintah daerah Minahasa Selatan dalam tanggap darurat bencana abrasi pantai, Jumat (17/6), Suharyanto menerima laporan dan fakta di lapangan terkait upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan.
“Tadi sudah beberapa dibuat. Yang pertama posko sudah dibuat. Terima kasih, saya apresiasi itu. Kemudian tempat pengungsian juga sudah ada. Yakinkan betul bahwa pengungsian bukan hanya tempat, tetapi juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi ini yakinkan betul terpenuhi,” kata Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Abrasi Pantai di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Di samping itu, upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan warga terdampak dinilai Suharyanto juga optimal dan selaras dengan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yakni dalam penanganan bencana keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
“Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa di Indonesia ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang harus kita pegang betul,” ujar Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala BNPB mengingatkan agar organisasi posko segera dibentuk dan dijalankan sebagaimana fungsi dan peranannya.
“Dengan adanya posko dan organisasinya ini memudahkan kegiatan harian apa yang harus dilakukan,” kata Suharyanto.
“Semuanya terpusat di posko tanggap darurat. Sehingga kegiatannya betul-betul terencana, terukur, serta dapat diimplementasikan di lapangan.”
Dana Tunggu Hunian
Sebagai bentuk percepatan pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak abrasi pantai, BNPB akan memberikan dukungan berupa dana tunggu hunian yang dapat digunakan masyarakat untuk menyewa tempat tinggal sementara, sampai hunian tetap yang baru terbangun.
“Bagi para pengungsi akan mendapatkan bantuan dari pusat yang namanya dana tunggu hunian,” kata Suharyanto.
“Kalau ada hunian sementara boleh saja. Nanti bisa ditempati hingga hunian tetap jadi.”
Guna mendukung pelaksanaannya, Suharyanto meminta kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendata seluruh masyarakat yang terdampak.
Lokasi Abrasi
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau langsung lokasi bencana abrasi pesisir pantai yang menyebabkan jembatan Amurang sepanjang 72 meter putus.
Selain itu, terlihat banyak masyarakat yang masih mendekati lokasi terdampak. Suharyanto mengingatkan masyarakat untuk segera menjauh dan tidak mendekati lokasi kejadian karena dapat membahayakan.
Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto menyerahkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 500 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang diharapkan dapat segera digunakan dalam proses tanggap darurat.
Di samping itu, BNPB juga memberikan dukungan lain berupa bantuan logistik beras 5 kilogram sebanyak 300 karung, air mineral 300 dus, mie instan 300 dus, rendang 300 bungkus, ikan sarden 30 dus, matras 250 buah dan selimut 500 buah.
Bantuan diserahkan secara simbolis dan diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar.
Berdasarkan data perkembangan kaji cepat bencana abrasi pantai di Minahasa Selatan per Jumat (17/6), ada sebanyak 353 warga yang mengungsi.
Adapun kerugian materiil yang dihimpun sebanyak 31 unit rumah rusak berat, 1 jembatan rusak berat, 5 unit cottage terdampak, 1 unit kafetaria, dan kawasan destinasi wisata juga turut terdampak.