Darilaut – Selama ini pemantauan kondisi ekosistem pesisir di indonesia, antara lain, melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP).
Dengan program ini data-data biofisik dan informasi dihasilkan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ocky Karna Radjasa, mengatakan, program kegiatan COREMAP akan segera berakhir di bulan Juni mendatang. Karena itu, perlu mendapat perhatian serius terhadap keberlangsungan kegiatannya.
“COREMAP itu akan segera berakhir di bulan Juni mendatang yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan ekosistem pesisir,” kata Ocky saat workshop Pembentukan Jejaring Pemanfaatan Nasional untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Pesisir, Selasa (17/5).
“Untuk itulah perlu dibentuk jejaring yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan pemantauan nasional dalam pengelolaan ekosistem pesisir.”
Menurut Ocky, data-data yang dihasilkan dari kegiatan COREMAP merupakan kondisi biofisik dan kualitas perairan yang dapat menggambarkan sejauh mana ekosistem tersebut dapat berfungsi dengan baik.
Berdasarkan data tersebut dapat dijadikan indikasi keberhasilan dari sistem pengelolaan yang sudah berjalan di daerah tersebut.
Ocky mengatakan selama ini pelaksanaan pemantauan biofisik ekosistem pesisir juga dilakukan dalam berbagai kegiatan oleh berbagai pihak yang melibatkan lembaga/instansi baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, masyarakat serta LSM.
Agar sepenuhnya efektif, dan untuk menghindari disparitas, kata Ocky, akan sangat baik apabila data dan informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut sebaiknya dapat dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran, masukan dan penyusunan strategi pengelolaan ekosistem pesisir dalam skala nasional.
Melalui kegiatan workshop yang berlangsung tanggal 16 – 20 Mei 2021 ini, Ocky berharap dapat terbentuk struktur jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir sekaligus menindaklanjuti kegiatan yang selama ini dilakukan COREMAP.
Dengan melibatkan berbagai stakeholder ini, diharapkan adanya sinkronisasi data pengamatan yang dihasilkan serta adanya standardisasi kegiatan pemantauan pesisir.
Deputi Bidang Sumberdaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Marhadi, mengatakan pentingnya melakukan pemantauan ekosistem pesisir.
Menurut Jodi pemantauan ekosistem pesisir menjadi faktor yang krusial mengingat kondisi iklim yang berubah dan aktivitas masyarakat yang selalu dinamis.
Melalui pemantauan terhadap ekosistem pesisir yang kontinu diharapkan akan didapatkan data yang reliable yang dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan kebijakan pengelolaan pesisir dan kelautan yang berkelanjutan.
Data dan informasi dari berbagai sumber sebaiknya dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran dan masukan dalam penyusunan strategi pengelolaan pesisir.
Jodi mengatakan diperlukan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengimplementasi pengelolaan pesisir dan lautan secara terpadu untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi.
Kolaborasi ini perlu dikoordinasikan dalam jejaring yang dapat mengakomodasi tidak hanya kepentingan daerah saja, melainkan juga kepentingan nasional.
Jejaring pemantauan nasional ini harus melakukan berbagai kegiatan yang mampu menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan pesisir dan laut.
“Melalui workshop ini diharapkan dapat melahirkan jejaring yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan manfaat laut bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Jodi.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan total panjang garis pantai 108.000 km dan sumberdaya pesisir yang sangat melimpah dan bermanfaat bagi manusia.
Sumberdaya ini dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila kesehatan ekosistem pesisir dan kualitas lingkungan juga terjaga dengan baik.
Komentar tentang post