“Pendekatan berbasis data ini membuat IDSD tidak berhenti pada skor akhir, melainkan mampu mengurai akar persoalan dan potensi setiap daerah,” ujar Amalia saat peluncuran IDSD di Jakarta, Selasa (24/2).
Amalia menyampaikan bahwa 27 dari 64 indikator IDSD atau sekitar 42,2 % bersumber dari data resmi BPS.
Dalam momentum peluncuran IDSD, Amalia juga menyoroti inovasi kebijakan statistik yang mulai diterapkan pada 2025, yaitu rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota setiap triwulan.
“Jika sebelumnya PDRB kabupaten/kota hanya tersedia setahun sekali, kini data tersebut dirilis satu bulan setelah pengumuman PDB nasional dan PDRB provinsi,” ujarnya.
Langkah ini dapat memperkuat fungsi IDSD sebagai alat pemantauan kinerja daerah secara lebih cepat dan responsif.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11 %. Namun, variasi antarwilayah mencerminkan dinamika daya saing yang berbeda-beda.
“Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi, melampaui 30 %, didorong hilirisasi industri nikel. Sementara Bali tumbuh 5,82 % berkat pemulihan sektor pariwisata,” kata Amalia.
Di sisi lain, kata Amalia, kesenjangan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan, dengan rata-rata lama sekolah nasional 9,41 tahun dan disparitas mencolok antarprovinsi, termasuk Papua Pegunungan yang masih berada di bawah lima tahun.
