Darilaut – Gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,5 di Laut Banda, pada Selasa (10/1). Bentuk mitigasi yang paling utama untuk bencana gempa bumi adalah penguatan bangunan agar lebih tahan gempa.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kamis (12/1) mengatakan, secara geologis wilayah Provinsi Maluku merupakan kawasan dengan aktifitas tektonik dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia.
“Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” katanya.
Menurut Suharyanto bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa.
Suharyanto kembali mengingatkan bahwa bencana adalah urusan bencana. Langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
“Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, harus berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.
Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan untuk pemerintah daerah agar dapat membentuk pos komando serta secara cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Setelah melalui masa tanggap darurat, kata Suharyanto, pemerintah daerah dapat langsung menetapkan masa transisi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan sehingga dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
“Harus cepat pendatannya dan spesifik langsung by name by address, semakin cepat pendataannya maka singkat juga penderitaan yang dirasakan warga terdampak,” ujarnya.
Kepala BNPB yang melakukan peninjauan lokasi gempa sebelumnya menyerahkan bantuan dana siap pakai dengan total 1,1 miliar guna mendukung percepatan penanganan darurat gempabumi M 7,5.
Bantuan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp 500 juta, Rp 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Rp 250 Maluku Barat Daya.
BNPB juga memberikan bantuan kebutuhan logistik dasar permakanan senilai total 650 juta. Bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya masing-masing menerima 1.000 selimut, 1.000 matras dan 25 tenda keluarga.
Suharyanto dan rombongan meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan santunan dana bantuan untuk perbaikan rumah rusak.
“Rumah rusak berat akan diberikan bantuan senilai 60 juta, rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta,” katanya.
Status Tanggap Darurat telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan No 86 Tahun 2023 dan Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB Rabu (11/1) pukul 19.00 WIB, tercatat kerusakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan rincian 203 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak sedang, 15 unit rumah rusak berat, kerusakan di lantai 3 Kantor Bupati dan Tribun Lapangan Mandriak serta 7 gereja rusak berat.
Data kerusakan rumah warga di Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi 87 unit rusak ringan, 32 unit rusak sedang, 22 unit rusak berat serta 7 gereja rusak berat.
Selain itu, kerusakan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masing-masing 1 unit sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah pertama Kristen.
Guncangan gempa turut merusak fasilitas kesehatan meliputi 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 5 unit puskesmas dalam kondisi rusak berat serta 3 unit fasilitas kesehatan militer.