Darilaut – Guru besar Wako University, Jepang, Prof. Toshiya Ueno mengatakan selama ini dunia lebih banyak dibangun melalui cara berpikir kontinental yang melihat ruang sebagai sesuatu yang harus disatukan, dikuasai, dan diatur secara total.
Menurut Prof. Toshiya cara berpikir tersebut menjadi salah satu akar berbagai krisis, baik ekologis maupun sosial.
“Cara manusia memandang dunia selama ini cenderung kaku, seperti melihat daratan besar yang harus dikuasai, dikelola secara terpusat, dan dieksploitasi demi kemajuan ekonomi,” kata Prof. Toshiya dalam lokakarya internasional Doing Critical Island Studies in Southeast Asia yang diselenggarakan Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan (PRMLTL), Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) BRIN bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, di Jakarta, Senin (13/7).
Prof. Toshiya yang membawakan materi dengan judul “Archipelagic Thinking and Planetary Ecophilosophy” menawarkan perubahan yang lebih mendasar, yakni mengubah cara manusia memandang dunia. Ia memperkenalkan konsep Archipelagic Thinking atau pola pikir kepulauan.
Untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim dan sosial yang kian parah, menurut Prof. Toshiya, kita butuh “pola pikir kepulauan” yang melihat dunia bukan sebagai satu blok besar, melainkan sebagai jaringan hubungan yang saling memberi dan menghargai perbedaan.
Pola pikir kepulauan memandang dunia sebagai jaringan hubungan yang saling terhubung, menghargai keberagaman, dan mengutamakan kerja sama disbanding dengan dominasi.
“Berpikir kontinental cenderung ingin memahami dunia secara total dan mendominasi,” Prof. Toshiya seperti dikutip dari Brin.go.id.
“Namun pola pikir kepulauan adalah tentang berbagi bersama. Kita membuka ruang bagi keberagaman dan melihat hubungan antarpulau/wilayah meskipun memiliki perbedaan yang tajam.”
Prof. Toshiya juga memperkenalkan konsep Solidaritude, gabungan antara kesendirian (solitude ) dan solidaritas (solidarity).
Ia menjelaskan bahwa meskipun pulau-pulau tampak terpisah, sesungguhnya semuanya terhubung oleh laut, ekosistem, budaya, dan arus pengetahuan. Laut bukanlah batas pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan kehidupan.
Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dalam menghadapi perubahan iklim dan berbagai tantangan global karena menempatkan hubungan antarmanusia dan alam sebagai fondasi utama pembangunan.
Pengetahuan Lokal
Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas (PRBSK) BRIN, Derri Ris Riana, sekaligus moderator dalam diskusi menegaskan bahwa berbagai gagasan yang muncul dalam lokakarya tersebut memperlihatkan pentingnya menjadikan pengetahuan lokal sebagai bagian dari solusi menghadapi krisis global.
Menurut Derri, tradisi lisan, praktik budaya, serta ingatan kolektif masyarakat kepulauan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sumber pengetahuan yang terus berkembang dan memiliki relevansi dalam menjawab tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, maupun tekanan pembangunan.
“Paparan Prof. Melani memberikan kerangka berpikir kritis bahwa kekayaan kita, seperti tradisi lisan dan ritual, bukanlah sesuatu yang kaku atau hanya untuk disimpan di museum,” ujarnya.
”Pengetahuan lokal ini harus terus diperbarui dan diadaptasi agar bisa menjadi alat bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim maupun tekanan industri besar.”
Istilah Maritim
Nusantara selama ini kerap digaungkan sebagai simbol kejayaan maritim masa lalu dan simbol kemegahan. Namun, di balik narasi besar tersebut, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi kenyataan yang bertolak belakang: akses yang timpang, ancaman perubahan iklim, reklamasi pesisir, hingga penggusuran ruang hidup.
Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) Prof. Melani Budianta, mengatakan, istilah maritim cenderung bersifat militeristik dan berorientasi pada kekuasaan negara yang terpusat.
Prof. Melani mengkritisi penggunaan istilah “maritim” yang menurutnya lebih banyak dipahami melalui pendekatan negara (militeristik) yang bersifat terpusat dan berorientasi pada kekuasaan.
Akibatnya, laut lebih sering diperlakukan sebagai ruang yang harus dikendalikan daripada sebagai ruang hidup masyarakat.