Darilaut – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan bahwa kekuatan daya saing nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi.
“Dalam sistem ekonomi yang terdesentralisasi, kinerja nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari kinerja daerah. Karena itu, penguatan daya saing daerah menjadi sangat penting,” ujarnya saat peluncuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Jakarta, Selasa (24/2).
Arif menjelaskan bahwa penyusunan IDSD merupakan bagian dari upaya BRIN menyediakan instrumen pengukuran yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi riil pembangunan daerah. Menurutnya, indeks ini tidak sekadar menjadi alat pemeringkatan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan.
Arif juga menekankan pentingnya kesiapan daerah menghadapi perubahan global yang berlangsung cepat, terutama perkembangan teknologi, inovasi, dan model ekonomi baru. Karena itu, penguatan sumber daya manusia, inovasi, dan kewirausahaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing wilayah.
Kepala BRIN mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai mitra strategis dalam mempercepat pengembangan inovasi di daerah.
“Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi penting agar inovasi dapat berkembang dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya Indeks Daya Saing Daerah sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional.
“Indeks daya saing bukan sekadar angka atau peringkat, melainkan cerminan kapasitas kolektif bangsa, mulai dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat paling bawah, dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat,” ujarnya.
Belajar dari pengalaman masa lalu, Rachmat Pambudy mencontohkan ketika sektor pertanian kalah bersaing, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya petaninya, melainkan seluruh ekosistem pembinaannya, mulai dari penyuluh, peneliti, hingga pengambil kebijakan. Prinsip serupa berlaku dalam konteks pembangunan nasional saat ini.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran lima persen belum cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi perlu didorong lebih tinggi, namun tetap berkualitas,” ujarnya.
Pertumbuhan semata juga tidak cukup. Menurutnya, pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan harus berjalan beriringan. Ia menyoroti adanya daerah dengan pertumbuhan tinggi tetapi disertai ketimpangan yang besar. “Kondisi yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, peran riset dan inovasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat pemerataan.