Jakarta – Indonesia kembali mengingatkan dunia mengenai Transnational Organized Crime (ToC) atau lebih mudah dikenal dengan sebagai Kejahatan Lintas Negara dalam Industri Perikanan.
Hal ini dikatakan Koordinator Khusus Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Mas Achmad Santosa dalam forum Internasional melalui 4th International Symposium on Fisheries Crime 2018. Kegiatan ini berlangsung pertengahan Oktober bertempat di Gedung perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa UN City Kopenhagen.
Saat ini, sejumlah praktik kejahatan utamanya dalam sektor idustri perikanan dunia masih sering terjadi di beberapa negara. Masih ada pelanggaran yang memang dilakukan terstruktur rapi. Illegal fishing mulai dari penipuan dokumen, pengelapan pajak, korupsi dan pencucian uang dari hasil laut yang berdampak pada pasokan perikanan di laut dan di darat.
Kejahatan ini juga berdampak sangat luas pada perekonomian masing-masing negara. Berdampak sangat negatif, mendistorsi pajak serta menggerogoti pangan rakyat. Forum ini mengajak seluruh masyarakat Internasional khususnya bagi negara yang memiliki sumber hasil laut yang sangat besar untuk secara bersama menyatukan visi dan misi Internasional demi memberantas Fish Crime.
Delegasi Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan HAM turut serta memberikan kontribusi melalui forum yang dihadiri oleh 65 negara ini.
Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk peduli ancaman yang berakibat dapat menganggu keamanan sumber makanan masyarakat dan dapat mengakibatkan efek negatif bagi perekonomian negara. Selain itu, membahayakan lingkungan termasuk juga mengganggu Hak Asasi Manusia.
Sebagai contoh, kata Santosa, kasus Indonesia menjadi saksi bagaimana kapal seperti FV Viking dan STS-50 bisa dengan bebas berada di lautan dengan melakukan pemalsuan identitas serta berlaku bebas mengeksplotasi hasil laut secara ilegal.
Sejumlah isu-isu penting keamanan laut dan maritim, serta berbagai dampak dan pengaruh ekonomi sektor kelautan dunia dibahas dalam forum ini. Mengatasi illegal fishing dan fisheries crime law enforcement, antisipasi korupsi dalam sektor perikanan. Termasuk kebijakan pajak perikanan.
Delegasi Indonesia dalam forum ini menyampaikan pengalaman dalam cakupan yang lebih luas terkait bagaimana penanggulangan dalam mengatasi kejahatan di sektor perikanan. Presentasi ini disampaikan Direktur Investigasi Kementerian kelautan dan Perikanan Eko Rudianto.
Hal lain mengenai kedaulatan Maritim dan Kelautan Indonesia disampaikan Andreas Aditya Salim dari Satuan Tugas Pemberantasan penangkapan Illegal Fishing atau lebih dikenal dengan Satgas 115 KKP.
Forum Internasional ini menghadirkan kepala pemerintahan, seperti Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg. Hadir sejumlah menteri terkait, khususnya dibidang kelautan dan perikanan dari berbagai negara seperti Jamaica, Ghana, Namibia, Papu, Kiribati, dan Norwegia termasuk beberapa wakil menteri dari negara-negara Nordik.*