Jakarta – Hingga saat ini, Indonesia masih terus menyelesaikan berbagai segmen batas maritim dengan beberapa negara tetangga.
“Penyelesaian penetapan batas maritim untuk berbagai segmen tersebut tentulah bukan hal yang mudah,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto, Rabu (28/11) di Jakarta.
Agus mengatakan, dalam proses perundingan penetapan batas maritim ini pembahasannya menggabungkan berbagai bidang keilmuan yang berbeda, seperti bidang hukum, politik, ilmu kebumian, ekonomi, sumber daya alam, dan lain sebagainya.
Karena itu, untuk memberikan wawasan, serta keterampilan mengenai perundingan batas maritim, Kemenko Kemaritiman mengadakan Diskusi Delimitasi Batas Maritim di Jakarta. Kegiatan ini kerjasama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dengan Kementerian Luar Negeri RI, Badan informasi Geospasial (BIG), dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).
Agar memahami fakta-fakta, dalam diskusi didesain praktik latihan penetapan batas maritim dan negosiasi.
Pelaksana Harian Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Budi Purwanto mengatakan, peserta diskusi terdiri dari diplomat muda, staf kementerian/lembaga terkait, akademisi dari Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Geodesi dan Geografi serta jurnalis. Diharapkan peserta dapat melakukan perhitungan tentang batas-batas maritim sesuai dengan teori yang ada, serta pengalaman dari para praktisi.
Budi mengatakan, Kemenko Kemaritiman akan melanjutkan program literasi tentang perundingan batas maritim ini pada tahun 2019 mendatang. Secara bertahap, Kemenko Kemaritiman akan bekerja sama melalui pelatihan dan sosialisasi tentang batas maritim dengan kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, dengan bebeberapa universitas di seluruh Indonesia, terutama Jurusan Hukum dan Geografi agar mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada diplomasi maritim.
Menurut Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim Indonesia-Malaysia Dubes Eddy Pratomo mengatakan, panjang dan kompleksnya perundingan batas maritim membutuhkan kaderisasi negosiator.
“Negosiasi untuk batas maritim adalah proses yang sangat panjang, sehingga membutuhkan strategi dan mekanisme diplomasi yang berkelanjutan terutama adanya pengaruh politik yang salah satunya disebabkan oleh pergantian kabinet,” kata Eddy.
Narasumber lain dalam diskusi ini, antara lain, Profesor Hasjim Djalal, Profesor Sobar Sutisna dan Cindy Maryanti. Setelah mendengarkan paparan dari para pakar tersebut para peserta diajak untuk melakukan simulasi penetapan atas maritim untuk dirundingkan dengan negara mitra perundingan.*