Darilaut – Maskot Hiu Paus jantan yang akan digunakan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 2024 telah diluncurkan KPU Provinsi Gorontalo, pada Rabu (1/5).
Maskot ikan hiu paus jantan mendapat sanggahan dari pengurus Woman Institute for Reseach and Empowerment of Gorontalo (Wire-G) Fatra “Atay” Hala.
Bagaimana pendapat aktivis perempuan Gorontalo mengenai makna dan filosofi maskot hiu paus jantan? Reporter Darilaut.id Novita J. Kiraman mewawancarai Fatra Hala, Sabtu (4/5).
KPU Provinsi Gorontalo telah meluncurkan maskot Hiu Paus. Maskot tersebut menuai kontra perihal kesetaraan gender. Sebagai aktivis perempuan di Gorontalo, bagaimana tanggapannya?
Kepemimpinan perempuan hingga kini masih menjadi sebuah paradoks. Alih-alih menjalankan amanah afirmasi positif dengan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan, dalam peluncuran maskot Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo (1 Mei 2024) yang secara makna dan filosofi, salah satunya sangat buta gender.
Maskot ikan hiu jantan ini juga di pakaikan bitu’o (keris) yang disematkan di pinggang. Secara filosofis dapat dimaknai bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga seyogyanya memiliki sikap yang dapat dijadikan teladan, penuh kasih sayang, dan juga sebagai pelindung dan pengayom keluarga.
Frasa ’laki-laki sebagai pemimpin’ secara sadar juga dapat dimaknai bahwa ada pembedaan (jenis kelamin tertentu) sebagai calon pemimpin, hal ini akan menghambat partisipasi perempuan dalam kontestasi Pilkada ke depan. Fenomena Glass ceiling benar-benar terjadi, jalan terjal perempuan memimpin semakin panjang.
Padahal, kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi: membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta dalam proses demokratisasi itu sendiri. Bagaimana bisa demokrasi akan terwujud jika dalam penyelenggaraannya diawali dengan perspektif yang bias gender…
Apa ini masih erat kaitannya dengan stigma laki-laki menjadi pemegang penuh atas kekuasaan? Melihat dari sejarah yang ada kepemimpinan Gorontalo keberpihakannya dominan pada kaum laki-laki, padahal saat ini sudah banyak komunitas/organisasi yang menyuarakan perihal kesetaraan gender.
Tidak hanya stigma, diskriminasi dan marjinalisasi banyak dialami perempuan, dan meskipun banyak yang menyuarakan, tapi lagi-lagi terbenturnya di cara pandang. Kalau masih bias, maka kebijakan yang diambil baik lewat program/kegiatan tetap akan bias dan tidak adil.
Apa ini jadi salah satu siasat untuk secara simbolik mempertegas pemimpin sudah seharusnya laki-laki?
Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di suatu wilayah.
Bagaimana seharusnya untuk memutus ketidaksetaraan gender?
Masalah kesenjangan/ketimpangan di masyarakat itu bisa diupayakan dengan program dan kegiatan, tapi lagi-lagi tidak semua dapat mengakses terutama perempuan. Harusnya mempertimbangkan: penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan bagi setiap warga negara.
Bagaimana dengan pemerintah, apakah belum menyadari apa sebenarnya nilai-nilai kesetaraan gender?
(Khususnya) Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang berupaya, kita juga tidak bisa menafikan upaya afirmasi yang dilakukan pemerintah provinsi. Senin (6/5) akan dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Perempuan, berarti sudah ada keberpihakan.