Usulan Konkret untuk Pemerintah
Selain memanfaatkan periode krusial itu, pemerintah segera menyusun prosedur pembagian kewenangan yang legal dan komersial antara pengelola KNMP dan lembaga lokal di desa/kelurahan, mengamankan kontrak pembeli sebelum fasilitas beroperasi, serta menyiapkan dana pasca proyek untuk teknisi, suku cadang, dan pelatihan manajer fasilitas.
Pemerintah merilis dashboard publik secara berkala yang memuat nilai kontrak, progres fisik, pemakaian fasilitas, dan keluhan warga. Indikator ekologi seperti zona larang tangkap, musim penangkapan, dan pengawasan harus dimasukkan ke dalam kinerja proyek agar masyarakat bisa memantau dampak program secara transparan.
Potensi dan Risiko KNMP
Rangkaian langkah itu, jika dijalankan konsisten, dapat mengubah KNMP dari proyek pembangunan semata menjadi tonggak penguatan ekonomi biru di desa dan kelurahan pesisir. Keberhasilan bukan hanya terletak pada berdirinya bangunan, melainkan pada terwujudnya sistem yang bekerja bagi nelayan dan lingkungannya.
Sebaliknya, tanpa transparansi bisnis per lokasi, kontrak pasar yang pasti, dukungan operasional setelah proyek, dan tata kelola partisipatif yang jelas, program ini berisiko menjadi contoh ide baik yang dijalankan tanpa kesiapan memadai. Polemik di Kota Gorontalo menjadi cermin awal bahwa tantangan tersebut nyata dan harus diantisipasi sejak dini.
