Jakarta – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mesti cepat menentukan prioritas untuk menjawab keraguan publik.
“Dua bulan yang penuh kontroversi mesti diakhiri dengan menetapkan prioritas program yang bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan,” kata Abdi, Kamis (2/1).
Sebelumnya, DFW telah menggelar diskusi terbatas akhir tahun dengan tema “Prospek Pembangunan Kelautan 2020”.
“Fokus kesejahteraan merupakan jalan ketiga setelah kedaulatan dan keberlanjutan yang secara konsisten telah dilakukan oleh KKP dalam 5 tahun ini,” kata Abdi.
Menteri Edhy menghadapi tantangan besar dalam menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jangan sampai KKP mengambil langkah setback yang berimplikasi pada inkonsistensi perencanaan dan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan.
Menerima ‘warisan’ Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya (Susi Pudjiastuti) yang banyak melakukan terobosan dan menabrak pakem, publik menanti dalam tempo singkat apa yang akan dilakukan Menteri Edhy untuk menjawab tantangan Presiden Jokowi.
Menteri Edhy yang selama ini menawarkan optimisme baru, perlu memanfaatkan kesempatan singkat dengan menunjukan kerja nyata memajukan sektor kelautan dan perikanan.
Tantangan lain, menurunnya alokasi anggaran KKP menjadi Rp 6,4 triliun pada 2020. Hal ini mesti diatasi dengan peningkatan investasi swasta.
Menurut Abdi, alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9 persen, sehingga mesti ada terobosan untuk meningkatkan investasii dan ekspor.
Strategi dan teks APBN KKP mudah dibaca dari dokumen yang ada, tapi strategi dan langkah kunci berupa kebijakan progresif yang hingga saat ini belum kelihatan.
“Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mereview 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena time line review tersebut tidak terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya,” kata Abdi.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Muh Arifuddin mengingatkan agar rencana KKP meningkatkan produksi budidaya menjadi 18,44 juta ton tahun 2020 merupakan target ambisius dan memerlukan dukungan semua pihak.
“Perlu dimulai dari baseline karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm level, termasuk untuk tujuan proyek rehabilitasi,” ujar Arif.
Selanjutnya, kata Arif, pemilihan komoditas untuk budidaya perlu dilakukan secara tepat. Udang windu tetap harus jadi prioritas. Untuk daerah yang kurang potensial komoditas bandeng, rumput laut (gracillaria) dan ikan kakap putih bisa juga dikembangkan atau polikultur dengan windu. Tapi tentunya setelah syarat teknis lahan tambak eksisting dibenahi.
DFW-Indonesia juga menyoroti alokasi bantuan kapal yang hanya 30 unit tahun 2020. KKP perlu menyampaikan hasil evaluasi pemanfaatan bantuan kapal ikan dalam 5 tahun ini, seberapa besar kontribusinya bagi peningkatan produksi perikanan tangkap.
Dengan hanya 30 unit, bagaimana strategi KKP untuk meningkatkan produksi tangkap yang sudah dipatok pada angka 8.02 juta ton pada 2020.
“Upaya meningkatkan produksi tangkap melalui pemanfaatan potensi ikan di laut lepas mesti menjadi prioritas KKP, bagaimana dan dengan cara apa pemanfaatan itu bisa dilakukan,” kata Arif.
Perlu memberikan dukungan kepada Menteri Edhy untuk mengeksekusi program yang telah disusun pada tahun 2020. “Tantangannya banyak dan tidak mudah, tapi dengan spirit dan tenaga baru kita berharap Edhy Prabowo bisa melakukan itu,” ujar Arif.
Upaya komunikasi yang dilakukan selama 2 bulan ini perlu dibarengi dengan konten, substansi dan hasil kerja yang kelihatan. Jika tidak, upaya dan pesan komunikasi tersebut akan menjadi sia-sia dan akan menjadi senjata makan tuan.*