Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengembangkan konsep EcoPort. Konsep ini diterapkan untuk pelabuhan yang berwawasan lingkungan.
Hal ini antara lain disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha saat memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime, Senin (23/9) di Rotterdam, Belanda.
Melalui konsep EcoPort, operasional pelabuhan diterapkan teknologi ramah lingkungan, serta pengunaan teknologi digital untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional pelabuhan.
Teknologi ini ditunjang dengan prasarana pelabuhan dan sarana kapal, baik untuk pelayanan barang maupun penumpang. Implementasi sistem digital, seperti Inaportnet dan E-Ticketing Penumpang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
Arif yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, maka diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6 persen, memperbaiki konektivitas dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.
Kebijakan dimaksud meliputi Integrated Port Network melalui peningkatan performa antara lain di Pelabuhan Belawan, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong. Kemudian, pembentukan Aliansi Jaringan Pelayaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran, serta Pengembangan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas.
“Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland,” ujar Arif.
Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi khusus Bitung serta dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung untuk menunjang pergerakan barang dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya.
Hal tersebut harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.
Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan.
“Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur,” kata Arif.
Arif mengatakan, peningkatan perekonomian nasional di bidang maritim, selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata. Terutama untuk menunjang 10 (sepuluh) lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo.
Pengembangan ini didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata sebanyak 18 (delapan belas) pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan 5 (lima) pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship.
Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja, Wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT Pelindo II Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International Mr René van der Plas.*