Darilaut – Isu-isu terkait perlindungan lingkungan maritim, keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk kesejahteraan pelaut, kerjasama regional, dan isu-isu maritim terkait lainnya dibahas dalam forum Asia Pasifik.
Forum Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies (APHoMSA) ke-21 digelar secara virtual pada tanggal 18 – 20 Mei 2021. Forum APHoMSA merupakan pertemuan regional yang diselenggarakan setiap tahun, sejak tahun 1996.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan menghadiri pertemuan pertemuan yang diikuti 26 negara tersebut.
Forum ini dibuka oleh CEO of Australia Maritime Safety Authority (AMSA), Mick Kinley selaku tuan rumah dan turut dihadiri Secretary General of IMO, Mr. Kitack Lim.
Pertemuan yang digelar selama 3 hari membahas isu-isu strategis bidang maritim di antaranya Women in Maritim (peran perempuan di dunia maritim), keselamatan pelayaran serta kesejahteraan pelaut, perlindungan lingkungan maritim, penanganan musibah di laut, dan kerjasama regional.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan isu seputar keselamatan pelayaran dalam hal ini terkait Port State Control Inspection dan peran perempuan di dunia maritim yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo.
Dirjen Agus didampingi Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air KPLP Een Nuraini Saidah, Kasubdit Tertib Berlayar KPLP Capt Dedtri Anwar, Kepala Seksi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal KPLP Agus Pujo Imantoro, Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Barkah Bayu Mirajaya, Ketua Umum Women in Maritime (WIMA) Indonesia Dr Chandra Motik dan perwakilan unit kerja terkait lainnya.
“Indonesia selalu siap dan mendukung program APHoMSA untuk mencapai visi utamanya yaitu menciptakan lingkungan maritim yang aman, terjamin dan bersih di kawasan Asia-Pasifik,” kata Agus, Selasa (18/5).
Agus mengatakan menyampaikan sejak Indonesia menjadi anggota Tokyo MoU tahun 1996, akhirnya di tahun 2021 Indonesia berhasil masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU berdasarkan hasil Laporan Tahunan Tokyo MoU Tahun 2020.
Selain itu, setiap tahunnya Indonesia juga selalu berada di 5 besar terbaik negara anggota Tokyo MoU yang paling banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan kapal.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras selama tiga tahun terakhir yang terbangun melalui sinergi antara Kementerian Perhubungan, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), INSA dan semua pihak,” ujar Agus.
Menurut Agus, Ditjen Perhubungan Laut memiliki kewajiban untuk menjamin kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi persyaratan konvensi internasional serta meminimalisir kemungkinan kapal berbendera Indonesia di-detain atau ditahan di luar negeri.
Dalam pelaksanaanya, kata Agus, terdapat beberapa kendala bagi PSCO Indonesia yakni begitu luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 636 pelabuhan dan 141 pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional. Namun di sisi lain jumlah PSCO masih kurang hanya 52 personil di seluruh Indonesia.
“Oleh karenanya, untuk mempertahankan status White List ini, Indonesia akan melatih dan mencetak lebih banyak PSCO untuk melaksanakan pemeriksaan kapal di pelabuhan-pelabuhan vital di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air KPLP, Een Nuraini Saidah menyampaikan peranan perempuan di dunia maritim Indonesia yang tergabung dalam Women In Maritime (WIMA) yang merupakan salah satu organisasi di bawah naungan International Maritime Organization (IMO).