Darilaut – Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mengatakan perempuan dan kelompok rentan menanggung beban terberat di tengah bencana Aceh, Sumut dan Sumbar.
Untuk itu, Koalisi menyerukan agar menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
”Bantuan kemanusiaan harus mencakup air bersih,” sanitasi yang layak dan aman, pangan bergizi, layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, “kebutuhan khusus ibu hamil dan menyusui, anak, lansia, serta penyintas disabilitas,”dan dukungan psikososial yang mudah diakses, kata Koalisi Lembaga Perempuan dalam pernyataannya bersama Konsorsium PERMAMPU (Flower Aceh, PESADA-SUMUT, LP2M SUMBAR) dan Institut KAPAL Perempuan).
Koalisi juga meminta pemerintah wajib memastikan adanya mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan berbasis gender di lokasi pengungsian dan wilayah terdampak; termasuk menyediakan ruang aman, informasi layanan, dan jalur rujukan yang jelas ke UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), layanan kesehatan, dan aparat penegak hukum.
“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional,” kata Koalisi.
Tanpa penetapan status tersebut, menurut Koalisi, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban.
Penetapan Bencana Nasional adalah prasyarat penting untuk memastikan respon darurat yang terukur, terkoordinasi lintas sektor, dan secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam seluruh tahap penanganan bencana.
Wakil Direktur Program KAPAL Perempuan, Ulfa Kasim, mengatakan, di banyak titik, akses jalan masih terputus, jaringan komunikasi lumpuh, dan pendataan penyintas belum lengkap. Laporan dari lapangan menunjukkan perempuan kehilangan sumber penghasilan dan alat kerja, sementara tetap memikul tanggung jawab utama pengasuhan anak, lansia, dan anggota keluarga sakit atau disabilitas.
Pengungsian yang ada belum sepenuhnya ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan penyintas disabilitas. Fasilitas sanitasi terbatas dan tidak layak, ruang terpisah bagi perempuan dan anak sering kali tidak tersedia, dan kebutuhan spesifik seperti pembalut, popok, makanan tambahan, dan obat-obatan tidak diprioritaskan.
”Risiko kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi, meningkat dalam situasi bencana dan pengungsian, sementara mekanisme pelaporan yang aman dan layanan rujukan belum jelas bagi penyintas,” ujar Ulfa.
Perempuan dan komunitas lokal yang selama ini menjadi pelopor evakuasi, dapur umum, pendataan, dan distribusi bantuan tidak secara sistematis dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan respon bencana.
Koalisi juga meminta untuk memprioritaskan pencarian dan evakuasi warga, termasuk yang masih terisolasi. Pemerintah harus memastikan operasi pencarian orang hilang dan evakuasi warga yang masih terjebak di wilayah terisolasi dilakukan secara maksimal, dengan dukungan sumber daya yang memadai, serta melibatkan informasi dari jaringan komunitas dan organisasi lokal.
Selain itu, Koalisi mendesak jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
Bantuan kemanusiaan harus mencakup air bersih, sanitasi yang layak dan aman, pangan bergizi, layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, kebutuhan khusus ibu hamil dan menyusui, anak, lansia, serta penyintas disabilitas, dan dukungan psikososial yang mudah diakses.
Melibatkan organisasi perempuan dan komunitas lokal secara bermakna. Organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal harus dilibatkan sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang. Pengalaman dan pengetahuan lokal mereka adalah kunci untuk memastikan respon yang efektif dan adil.
Koalisi juga menyerukan transparansi data dan penggunaan anggaran penanganan bencana. Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana.
”Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal,” kata Ulfa.
Kemudian, membangun strategi pemulihan yang berkeadilan gender dan berperspektif krisis iklim. Dalam jangka menengah dan panjang, ”kami mendesak adanya pemulihan yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas,” ujar Ulfa, terutama perempuan dan kelompok rentan, melalui perbaikan tata ruang, perlindungan ekosistem, serta kebijakan adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang berpihak pada masyarakat paling terdampak.
Sejak 24 November 2025, banjir besar dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra dan mengakibatkan kerusakan luas: rumah hanyut, akses jalan terputus, fasilitas publik lumpuh, serta banyak warga yang dinyatakan hilang dan belum tersentuh bantuan memadai.
Di tengah situasi darurat ini, perempuan, anak, lansia, penyintas disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok rentan lainnya menanggung beban berlapis dan sering kali tidak terlihat dalam kebijakan penanganan bencana.
Sebagai koalisi lembaga perempuan yang selama ini bekerja di akar rumput, kami menerima laporan langsung dari jaringan komunitas di tiga provinsi yang terdampak parah.
Selain itu, Koalisi menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa respon terhadap banjir di Sumatra benar-benar melindungi semua warga, terutama perempuan dan kelompok rentan yang selama ini paling terdampak namun paling sedikit didengar.
Kami mengajak media dan publik untuk bersama-sama mengawasi penanganan bencana ini dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, kata Koalisi.