Konsultasi UNESCO, Indonesia komitmen Perjuangkan Kompensasi Karya Jurnalistik yang Dimanfaatkan Platform Digital

Darilaut - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperjuangkan kompensasi yang adil bagi karya jurnalistik yang dimanfaatkan oleh platform digital dan penyedia kecerdasan buatan (AI).

Hal tersebut disampaikan Delegasi Republik Indonesia yang diwakili Kementerian Hukum RI melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, dalam sesi konsultasi UNESCO atas rancangan Guidance on Fair Compensation for News .

Rancangan panduan tersebut merupakan dokumen pendamping UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms (2023) dan tengah dikonsultasikan secara global hingga 30 Juli 2026. Dokumen ini lahir dari keprihatinan internasional atas melemahnya fondasi ekonomi jurnalisme: pendapatan iklan yang berpindah ke platform digital, tutupnya media lokal di berbagai negara, serta pemanfaatan konten berita secara masif oleh sistem AI generatif tanpa atribusi dan kompensasi yang memadai.

UNESCO memandang jurnalisme sebagai barang publik (public good) yang keberlanjutannya menjadi prasyarat bagi kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi. Rancangan panduan memetakan beragam mekanisme kompensasi — mulai dari kerangka negosiasi wajib, instrumen hukum persaingan usaha, lisensi berbasis hak cipta, hingga dana jurnalisme publik — yang dapat diadaptasi setiap negara sesuai konteksnya.

Dalam sesi diskusi kelompok, Kepala Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan empat pokok posisi Indonesia.

Pertama, Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang secara tegas mengakui karya jurnalistik sebagai bagian dari objek perlindungan hak cipta. Pengakuan ini memberikan fondasi hukum bagi jurnalis dan penerbit berita untuk memperoleh nilai ekonomi yang adil atas pemanfaatan karyanya.

“Pengakuan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta adalah pernyataan sikap bahwa karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai, oleh siapa pun yang memanfaatkannya — termasuk platform digital dan pengembang AI,” ujar Andry.

Kedua, diperlukan mekanisme verifikasi (gatekeeper) untuk memastikan bahwa jurnalis dan produk jurnalistik yang karyanya diutilisasi oleh platform maupun AI benar-benar terverifikasi, sehingga manfaat kompensasi tepat sasaran dan tidak mengalir kepada produsen konten yang tidak memenuhi standar jurnalistik.

Ketiga, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diposisikan sebagai mesin utama penghimpunan dan pendistribusian royalti (collection and distribution of royalty) bagi produk jurnalistik, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Keempat, untuk menjamin transparansi dan interoperabilitas, dibutuhkan metadata yang andal (robust) guna menelusuri penggunaan produk-produk jurnalistik oleh platform maupun penyedia AI lintas yurisdiksi.

“Tanpa metadata yang andal, kita tidak dapat mengetahui karya siapa yang digunakan, di mana, dan seberapa besar nilainya. Transparansi data adalah fondasi dari seluruh mekanisme kompensasi yang adil,” ujarnya.

Andry juga menegaskan bahwa rancangan panduan UNESCO tersebut sangat sejalan (in line) dengan proposal Indonesia di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mengenai tata kelola royalti global di lingkungan digital (Global Royalty Governance in the Digital Environment) , yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.

Konvergensi narasi kebijakan antara forum UNESCO dan WIPO ini diharapkan menjadi mesin diplomasi multilateral yang lebih kuat bagi Indonesia sekaligus menggalang dukungan seluruh pemangku kepentingan — negara anggota, platform digital, pengembang AI, komunitas pers, masyarakat sipil, dan akademisi — demi ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi narasi kebijakan yang konvergen di berbagai forum multilateral, Indonesia hadir bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kontributor norma global. Tujuan akhirnya satu: keadilan ekonomi bagi jurnalis dan keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” kata Andry.

Partisipasi Indonesia dalam konsultasi ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Indonesia di bidang tata kelola ekonomi kreatif digital, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang telah masuk dalam rancangan panduan UNESCO sebagai salah satu model legislatif yang patut menjadi rujukan.

Konsultasi UNESCO, Indonesia komitmen Perjuangkan Kompensasi Karya Jurnalistik yang Dimanfaatkan Platform Digital

Teknik Industri UNG Kembangkan Aplikasi LibQual Analyzer

AMSI Dukung Panduan UNESCO untuk Kompensasi yang Adil bagi Karya Jurnalistik di Era AI

Postingan Terkait

El Niño Terkuat Tahun Ini Diprediksi Dapat Menyebabkan 451 Ribu Kematian di Berbagai Negara, Termasuk Indonesia

Suhu Permukaan Laut dan Prediksi Curah Hujan Global Oktober Hingga Desember 2026

Anomali Suhu Permukaan Laut di Pasifik Khatulistiwa Pusat Fenomena El Niño

El Niño Makin Menguat, NOAA: Anomali di Wilayah Indonesia Pasifik Barat Khatulistiwa

El Niño Sangat Kuat dan IOD Positif Hambat Pertumbuhan Awan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia

Kondisi Kering Mendominasi, Titik Panas dan Sebaran Asap di Sejumlah Wilayah Indonesia

Peluang Hujan Saat Kondisi Kering di Sejumlah Wilayah Indonesia

El Niño Terus Menguat, Puncaknya Diperkirakan Desember 2026

AMSI Dukung Panduan UNESCO untuk Kompensasi yang Adil bagi Karya Jurnalistik di Era AI

TERBARU

El Niño Terkuat Tahun Ini Diprediksi Dapat Menyebabkan 451 Ribu Kematian di Berbagai Negara, Termasuk Indonesia

Suhu Permukaan Laut dan Prediksi Curah Hujan Global Oktober Hingga Desember 2026

Anomali Suhu Permukaan Laut di Pasifik Khatulistiwa Pusat Fenomena El Niño

El Niño Makin Menguat, NOAA: Anomali di Wilayah Indonesia Pasifik Barat Khatulistiwa

El Niño Sangat Kuat dan IOD Positif Hambat Pertumbuhan Awan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia

Kondisi Kering Mendominasi, Titik Panas dan Sebaran Asap di Sejumlah Wilayah Indonesia

AmsiNews

REKOMENDASI

Lebih 1000 Orang Terdampak Pergerakan Tanah di Kabupaten Bogor

Prediksi BMKG untuk Kondisi Iklim Indonesia Tahun 2026

Sulawesi Utara Dinobatkan Sebagai “The Rising Star” Sektor Pariwisata

Pertumbuhan Ekspor Tuna Indonesia Naik 6,1% Per Tahun

Gelombang Pasang di Anyer dan Lampung Selatan, Satu Meninggal 11 Luka-luka

Gempa Kuat di Darat M 6,4 Mengguncang Simalungun Sumatra Utara

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password