”Tolong pembahasan itu disampaikan, apa yang dibahas oleh KPU ketika itu, lengkap siapa saja anggota KPU yang hadir, dan apa perdebatan ketika pembahasan,” ujarnya.
Kelengkapan lainnya, dalam UU Pemilu, apabila akan ada perubahan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) harus mendapat pertimbangan di DPR. Hal ini pernah diubah oleh MK, ”disetujui menjadi pertimbangan”. Ketika pembahasan di DPR apa yang disampaikan dan apa yang dipertimbangkan dalam pertemuan itu.
Saldi Isra juga mempertanyakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. ”Kepada Bawaslu tolong disampaikan ke kami apa yang dilakukan oleh Bawaslu” sebagai pengawas pemilu terkait dengan pemenuhan syarat ini, ”kira-kira dipantau nggak. Ada yang mengajukan keberatan, ketika syarat ini dibuat oleh KPU, kira-kira Bawaslu melakukan apa untuk tahapan ini.”
Paling tidak ini bisa menjadi gambaran bagaimana proses ini berjalan untuk keterpenuhan syarat ini, kata Saldi Isra.
Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar jawaban dari Termohon yaitu KPU, keterangan Pemberi Keterangan yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Pihak Terkait pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB.
Peraturan Mahkamah Konstitusi
