Darilaut – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tienneke Adam mengharapkan adanya dukungan bagi nelayan untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan terkait dengan Covid-19.
Menurut Tienneke, setelah merebaknya virus corona penyebab penyakit Covid-19, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menyampaikan secara resmi melalui surat ke BPJS, Jasindo dan asuransi untuk memberikan dukungan pemeriksaan kesehatan bagi nelayan. Namun, permintaan ini belum mendapatkan respon.
“Tes kesehatan di pelabuhan perikanan ada kendala, kami sudah bersurat ke pihak asuransi, ke Jasindo, ke BPJS agar ada buat nelayan kita,” kata Tienneke dalam Diskusi Online “Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan” Rabu (15/4).
Kegiatan diskusi ini digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, Destructive Fishing Watch Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indoneia dan FAO-ISLME Project. Moderator dalam diskusi online ini Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional DFW, Abdi Suhufan.
Nono Sumarsono dari SAFE Seas mengatakan perlu adanya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi awak kapal perikanan dan nelayan. Selain itu, inspeksi di atas kapal supaya benar-benar dijalankan secara multi disiplin, untuk masuk ke standar pencegahan Covid-19 di atas kapal ikan.
“Produk-produk perikanan kita memang harus sesuai standar labor, bagian dari standar internasional sehingga perlu memanfaatkan protokol kesehatan dan perlindungan,” kata Nono.
National Project Officer, FAO-ISLME Project Dr Muhammad Lukman mengatakan, selain menghadirkan adanya mekanisme distribusi ke konsumen, ikan atau bahan pangan tersebut harus aman. “Kita perlu yakinkan costumer bahwa ikan itu aman. Kita perlu ada instrumen agar itu sampai dengan aman karena Covid-19 ini human to human. Kita perlu perbanyak sosialisasi, kampanye yang intensif,” ujarnya.
Menurut Lukman, secara global Indonesia adalah lumbung perikanan dan memberi manfaat bagi dunia. Negara-negara bisa membuka border restriction untuk menjamin perikanan yang aman.
“Kita bisa menjamin keamanan pangan dunia. FAO mendorong Pemerintah di dunia untuk bersama menjamin adanya food chain, yang bisa berkolaborasi, mendistribusikan dan memastikan keamanan logistik,” katanya.
Hal yang perlu dipastikan, kata Lukman, adanya supply chain dan distribusi. Distribusi ini berdimensi global, tantangan global oleh karena itu ada sebuah dorongan atau komitmen regional untuk menjaga supply chain ini.
“Perlu kesepakatan di tingkat negara. Kalau ke depan semakin baik maka di Indonesia, produksi cukup stabil ini peluang Indonesia untuk menjadi penyedia food supply,” ujar Lukman.
Menurut Lukman, ada momen di mana permintaan pangan akan cukup signifikan. Saat ini demand berkurang dan pada suatu titik butuh pangan dalam jumlah besar. Ini peluang bagi Indonesia. “Bukan hanya untuk pasar Indonesia tapi internasional,” katanya.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar mendukung adanya protokol untuk awak kapal perikanan agar terhindar dari masalah kesehatan dan ada perlindungan.
Selain itu, menurut Zulficar, untuk menjamin ketersedian ikan atau pangan, maka dibutuhkan model resi gudang.
“Kita perlu memastikan bahwa proses rantai dingin tidak terkontaminasi, perlu semacam lembaga yang menjamin keamanan pangan, menjaga mesin rantai pangan,” ujarnya.*