Pajak Perusahaan Over the Top Dapat Memperkuat Ekosistem Media

Darilaut - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengusulkan pemerintah memperkuat tata kelola perusahaan over the top (OTT) global melalui skema perpajakan dan pungutan baru.

Kebijakan itu dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi industri telekomunikasi, media, dan ekonomi kreatif. Usulan tersebut disampaikan dalam webinar "Pajak OTT Kabur ke Negeri Orang, Apa Pengaruhnya ke Sektor Media?" yang digelar CELIOS bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Peneliti Ekonomi CELIOS, Dyah Ayu, mengatakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia belum diikuti kontribusi penerimaan negara yang sebanding.

Menurut Dyah, konsumsi layanan digital masyarakat terus meningkat, tetapi sebagian besar nilai ekonomi yang tercipta justru dinikmati perusahaan digital global.

"Ketika pengeluaran digital rumah tangga terus meningkat, aktivitas ekonomi digital juga meningkat. Ini seharusnya menjadi indikasi bahwa basis pajak digital juga perlu diperluas," kata Dyah dalam pemaparan hasil risetnya.

Berdasarkan kajian CELIOS, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$340 miliar pada 2030. Namun, kontribusi pajak sektor digital dinilai masih jauh dari potensinya karena banyak aktivitas ekonomi lintas negara belum dapat dijangkau oleh sistem perpajakan nasional.

Dyah menilai perusahaan OTT selama ini lebih banyak memanfaatkan permintaan layanan digital tanpa ikut menanggung biaya pembangunan infrastruktur. Karena itu, CELIOS mengusulkan penerapan mekanisme fair share , sehingga perusahaan digital global ikut berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem digital nasional.

Dana yang dihimpun, kata Dyah, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi, memperluas akses internet hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mendukung industri media dan pekerja kreatif.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengatakan salah satu persoalan utama adalah Indonesia masih mengandalkan konsep badan usaha tetap (BUT) sebagai dasar pemungutan pajak. Padahal, model bisnis digital memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia tanpa harus memiliki kantor fisik di dalam negeri.

Karena itu, CELIOS mengusulkan pemerintah mengadopsi konsep significant economic presence (SEP). Melalui skema tersebut, perusahaan digital asing tetap dapat dikenai kewajiban perpajakan berdasarkan besarnya aktivitas ekonomi mereka di Indonesia.

"Kami mendorong adanya significant economic presence karena konsep badan usaha tetap sudah tidak lagi relevan menghadapi ekonomi digital yang lintas batas," ujar Nailul.

Selain itu, CELIOS mengusulkan penerapan withholding tax sebesar satu persen atas pendapatan bruto perusahaan OTT global sebagai tahap awal. Berdasarkan simulasi lembaga tersebut, kebijakan itu berpotensi menghasilkan penerimaan sekitar Rp9,3 triliun per tahun. Jika tarif dinaikkan menjadi tiga persen, potensi penerimaannya diperkirakan mencapai Rp27,8 triliun per tahun hanya dari tujuh platform digital global, yakni Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Sea Group, dan Spotify.

Selain instrumen perpajakan, CELIOS juga mengusulkan perluasan Universal Service Obligation (USO) kepada perusahaan OTT global. Dana tersebut diusulkan untuk dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital, pusat data, kecerdasan buatan, konektivitas di wilayah 3T, serta mendukung pekerja kreatif dan industri media.

Menurut Nailul, Indonesia juga memiliki momentum untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui pembahasan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai perlu mendorong mekanisme penerimaan digital yang lebih adil di tingkat regional.

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, menyambut baik hasil kajian tersebut. Riset CELIOS memberikan dasar yang kuat bagi upaya menciptakan tata kelola ekonomi digital yang lebih berkeadilan.

Selama ini, kata Wahyu, sebagian besar manfaat ekonomi digital dinikmati platform teknologi global, sementara perusahaan telekomunikasi menanggung investasi jaringan dan perusahaan media menanggung biaya produksi konten.

"Ekosistem informasi digital hanya bisa berkelanjutan apabila manfaat ekonominya terbagi secara adil, mulai dari penyedia infrastruktur, produsen informasi, hingga platform digital," kata Wahyu.

Ketimpangan tersebut semakin terasa pada era kecerdasan buatan. Platform AI secara masif mengambil konten dari media melalui AI crawler tanpa mekanisme perizinan, lisensi, maupun kompensasi kepada perusahaan pers, kata Wahyu.

Oleh karena itu AMSI mendorong pemerintah membentuk Journalism Trust Fund sebagai skema pendanaan bagi liputan jurnalistik yang memiliki kepentingan publik. Selain itu, organisasi tersebut kembali mengusulkan kebijakan "no tax for knowledge" , yakni pemberian insentif perpajakan bagi perusahaan yang memproduksi pengetahuan dan informasi, termasuk perusahaan pers.

Wahyu menilai potensi penerimaan negara dari sektor OTT dapat menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif untuk memperkuat ekosistem informasi tanpa menambah beban pajak masyarakat.

"Selama ini benefit terbesar berada di platform. Padahal di hulu ada penyedia infrastruktur dan di hilir ada produsen konten. Karena itu, manfaat ekonomi digital perlu dibagi secara lebih adil," ujarnya.

Pajak Perusahaan Over the Top Dapat Memperkuat Ekosistem Media

BPBD Pantau 18 Titik Api di Provinsi Gorontalo

Badai Tropis Maysak Mengakibatkan 6 Orang Tewas dan 130 Ribu Dievakuasi di Guangxi Cina

Postingan Terkait

Pengelolaan Wisata Hiu Paus Botubarani Kedepankan Aspek konservasi dan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat

Menghadapi Suhu Sangat Panas, WHO Keluarkan Panduan Baru

Eropa Paling Cepat Memanas, 10 Ribu Tewas Musim Ini

Kekeringan dan Kesulitan Air Bersih Meluas

Mengingat Nelson Mandela, Pembela Perdamaian dan Pejuang Pemberantasan Kemiskinan

Prodi S1 Manajemen UNG Raih Akreditasi Unggul

Musim Kemarau, BPBD Gorontalo Pantau Wilayah Berpotensi Kekeringan

20 Tahun Tsunami Pangandaran

Badai Tropis Maysak Mengakibatkan 6 Orang Tewas dan 130 Ribu Dievakuasi di Guangxi Cina

TERBARU

Pengelolaan Wisata Hiu Paus Botubarani Kedepankan Aspek konservasi dan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat

Menghadapi Suhu Sangat Panas, WHO Keluarkan Panduan Baru

Eropa Paling Cepat Memanas, 10 Ribu Tewas Musim Ini

Kekeringan dan Kesulitan Air Bersih Meluas

Mengingat Nelson Mandela, Pembela Perdamaian dan Pejuang Pemberantasan Kemiskinan

Prodi S1 Manajemen UNG Raih Akreditasi Unggul

AmsiNews

REKOMENDASI

Mahasiswa KKN Kolaboratif UNG Desa Banuroja Bikin Buku Panduan Pencegahan Stunting

Banggai Cardinal Fish, Ikan Hias dengan Kisaran yang Terbatas

Topan Super Khanun, Orang yang Tinggal di Okinawa Bersiap Menghadapi Angin Kencang

BMKG Ingatkan Operator Kapal Tak Berlayar Saat Cuaca Ekstrem

Bibit Siklon Tropis 99W Mendarat di Selatan Taiwan

Cahaya di Langit Indonesia Jejak Roket Cina Jielong-3

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password