Darilaut – Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah serentak 2024 berpotensi rentan terhadap gangguan informasi, ujaran kebencian, dan polarisasi. Selain itu, rentan pula kampanye hitam, ancaman manipulasi kecerdasan buatan, dan berbagai bentuk gangguan lainnya.
Untuk itu, menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah 2024 tersebut, penyebaran dan penggunaan konten cek fakta (prebunking dan debunking) membutuhkan upaya gotong royong berbagai pihak.
Upaya gotong royong dalam cek fakta dari dan oleh multipihak menjadi semakin penting. Keterlibatan mitra secara strategis, kolaboratif dan masif menjadi suatu keharusan untuk mengatasi tantangan ini.
Dengan dukungan dari Google News Initiative (GNI), Internews, dan FirstDraft, Cekfakta.com yang diluncurkan pada Mei 2018, telah berperan dalam memeriksa fakta dari ribuan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang beredar.
Kolaborasi ini dikelola oleh tiga perkumpulan masyarakat sipil, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).
Kolaborasi yang telah terjalin selama lima tahun ini masih memerlukan dukungan dan kontribusi lebih lanjut dari mitra-mitra yang relevan.
Hal ini dikarenakan penyebaran dan penggunaan konten cek fakta (prebunking dan debunking) masih terbatas pada koalisi Cekfakta.com.
Pada kesempatan ini Program Cek Fakta Mafindo bersama para mitra melaksanakan diskusi terfokus yang bertujuan menggali pengalaman dan masukan, menyusun rencana aksi hingga melakukan kerja sama dengan mitra sebagai upaya dalam gerakan kolaboratif untuk melawan hoaks menjelang pemilu 2024.
Peserta diskusi terfokus ini terdiri dari The Jakarta Post, ATAS Indonesia, IPPI, LBH Pers, PRIK KT UI, Marsinah.id, Akademik UI, KPU, AMSI, KEB, PP Fatayat NU, Japelidi, UMN, PMII/ Siberkreasi, ASPPUK, JCCF, CSIS, GMNI, AMSI, PBNU, dan Akademisi UIN Syarif Hidayatullah.
“FGD ini adalah momen bagi kita untuk berdiskusi terkait upaya dalam melawan disinformasi dan kita akan saling mengambil peran untuk apa yang akan kita lakukan secara bersama,” ujar Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho.
Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bintan Humaira, mengatakan, hoaks bisa menyerang dan disebarkan oleh siapa saja, utamanya menjelang Pemilu 2024.
“Yang paling berbahaya adalah jika hoaks disebarkan oleh para pemuka atau petinggi di sebuah organisasi, komunitas, atau lembaga daerah dengan penyebaran hoaks yang cepat dan terjadi dari mulut ke mulut,” ujarnya.
“Perlu memang ada upaya kita bersama untuk bisa menyentuh pihak pihak terkait tersebut untuk bisa memberikan edukasi terkait literasi digital dan antihoaks.”
Pihak lain yang terlibat dalam kolaborasi adalah ASPPUK. Project Manager The Collaborative ASPPUK Yohana, mengatakan, Program Cek Fakta ini sangat penting.
Menurut Yohana, perlu ada kelas-kelas cek fakta di daerah untuk melatih local champion atau kader perempuan yang akan menjadi agen perubahan dalam kolaborasi cek fakta.
“Lalu para peserta ini melatih peserta lainnya sehingga cek fakta ini bisa meluas ke berbagai aspek dan wilayah,” ujar Yohana.
Melalui diskusi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun dan memperkuat gerakan kolaborasi secara nasional, yang pada gilirannya akan membantu menyusun rencana aksi yang efektif dalam mengatasi permasalahan hoaks menjelang pemilu 2024.