“Ini adalah langkah maju yang besar dalam melindungi keanekaragaman hayati,” kata Carvalho, yang sejalan dengan tujuan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kerangka Kerja Global Kunming-Montreal untuk Keanekaragaman Hayati dan untuk berbagi manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan merata.
Menurut Carvalho selama beberapa dekade, laut lepas telah diatur secara terfragmentasi. Sementara badan-badan global mengatur banyak aktivitas manusia yang terjadi di laut lepas – seperti perkapalan, pertambangan dasar laut, dan perikanan. Sampai saat ini koherensi dan koordinasi di antara mereka masih terbatas.
Pada saat yang sama, kegiatan baru, seperti bioprospecting, tidak tercakup. Hal ini mengakibatkan struktur tata kelola laut terbukti tidak memadai dalam membendung degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Perjanjian tersebut menempatkan kerangka kerja baru untuk membahas konservasi sumber daya laut, pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan, dan menawarkan alat tata kelola baru dan mekanisme kelembagaan untuk pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan yang adil,” ujar Carvalho seperti dikutip dari Unep.org.
Di saat begitu banyak perjanjian multilateral lainnya gagal mencapai kesimpulan yang berhasil, kata Carvalho, kemampuan negara-negara untuk bersatu dalam instrumen baru untuk lautan ini memang merupakan kemenangan bagi multilateralisme.
Komentar tentang post