Darilaut – Samudra Hindia salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan terhadap tsunami. Samudra Hindia terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan tsunami di seluruh samudra.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, yang juga Ketua Koordinasi Antar Pemerintah untuk Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di Samudra Hindia (Inter-governmental Coordination Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System – ICG IOTWMS) sejak 2019, dalam Steering Group Meeting selama ICG/IOTWMS, di Hyderabad, India pada tanggal 5 – 7 Februari 2024.
Dwikorita mengatakan, negara-negara pesisir Samudra Hindia harus terus meningkatkan dan memperkuat Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini Tsunami. Hal tersebut sangat penting guna mereduksi risiko bencana tsunami, utamanya dalam meminimalisir jumlah korban.
Ancaman tersebut, kata Dwikorita, harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara anggota agar dapat merespon Peringatan Dini Tsunami secara cepat, tepat dan akurat.
Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat.
Salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami, kata Dwikorita, dengan membentuk Tsunami Ready Community.
Program ini untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.
Saat ini telah terdapat 12 Komunitas Tsunami Ready di Samudra Hindia yang diakui Unesco, 10 di antaranya merupakan Komunitas Tsunami Ready dari Indonesia, dan 2 komunitas lainnya dari India.
“Saya berharap jumlahnya akan semakin bertambah dari negara-negara lain,” ujarnya.
Dwikorita juga menyampaikan bahwa ICG/IOTWMS yang dipimpinnya, secara aktif memberikan pendampingan kepada seluruh negara yang memiliki potensi tsunami di Samudra Hindia untuk membangun dan meningkatkan Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di negaranya.
Oman, Seychelles dan Timor Leste adalah contoh dari negara yang mendapatkan dampingan penguatan kapasitas melalui Training Tsunami Ready.
Menurut Dwikorita, peristiwa Tsunami Aceh, Tsunami Palu serta Tsunami Selat Sunda, menunjukkan bahwa selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan akurat, juga dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam merespon peringatan dini tersebut.
Untuk itu, BMKG terus gencar mengkampanyekan “Early Warning, Early Action” guna semakin meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan.
Dalam Steering Group Meeting yang diselenggarakan Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), dibahas berbagai Progress capaian dan rencana aksi untuk memperkuat Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini Tsunami di Samudra Hindia.
Sejalan dengan mandat Sekjen PBB bahwa 100% komunitas rawan Tsunami harus siap dan diperkuat dengan Peringatan Dini yang handal, beberapa isu dan tantangan dibahas dalam pertemuan ini.
Di antaranya, perlunya segera dikembangkan teknologi untuk memberikan Peringatan Dini Tsunami Non-seismik.
Saat ini banyak negara di dunia masih belum terlindungi dengan Peringatan Dini Tsunami non seismik, karena memang belum ditemukan teknologi yg mumpuni dan benar-benar sudah teruji untuk non seismik Tsunami.
Dengan masih adanya keterbatasan teknologi untuk mitigasi dan peringatan dini Tsunami, kearifan lokal dan kapasitas komunitas masyarakat pantai rawan Tsunami harus terus ditingkatkan dan diperkuat, antara lain melalui Program Tsunami Ready (UNESCO), serta Destana (Desa Siaga Bencana) dan Katana (Keluarga Siaga Bencana) yg dicanangkan Pemerintah Indonesia (BNPB).
Selain itu, dibahas pula pentingnya terus digalakkan penguatan Kapasitas negara-negara anggota ICG/IOTWMS, serta penerapan Program dan Aksi Tsunami Ready untuk infrastruktur kritis dan pertukaran data monitoring untuk Peringatan Dini.