Darilaut – Dalam 20 tahun perjalanan demokrasi di Provinsi Gorontalo, belum mampu meningkatkan kesehjateraan masyarakat.
Kondisi tersebut dapat dilihat dari angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, serta indeks pendidikan dan indeks literasi yang rendah di Gorontalo.
Hal ini dikatakan Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Dr. Funco Tanipu, saat seminar nasional dengan tema ‘Evaluasi Pemilu Indonesia, Proyeksi Pilkada Gorontalo dan Pengalaman Pemilu Amerika Serikat’ di lantai 4 rektorat UNG, pada Selasa (7/5).
Seminar nasional ini kerja sama UNG dengan Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, KPU Provinsi Gorontalo, dan Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang relevan dengan tema seminar yang ada, seperti Rektor UNG Prof. Eduart Wolok sebagai opening speech, Clint Shoemake yang merupakan Deputi Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya sebagai keynote speaker. Kemudian Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, Funco Tanipu, dan Wakil direktur Gorontalo Post Femmy Udoki.
Funco menilai bahwa banyak hal yang tidak selaras antara demokrasi yang sifat partipasinya tinggi dengan kualitas dari hasil demokrasi tersebut.
“Banyak hal yang tidak senilai antara demokrasi yang sifat partipasinya tinggi dengan kualitas hasil demokrasi,” kata Funco.
UNG mengambil langkah bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Gorontalo tentang program MBKM pemilu bagi mahasiswa yang telah dilaksanakan Februari 2024.
Program tersebut menurut Menurut Bawaslu tergolong sukses karena telah mensuport dan mendorong kinerja mereka dalam meningkatkan partisipasi pemilu 2024.
Funco menjelaskan telah melakukan riset dan pendekatan stage pemilu dan menemukan terdapat empat hal yang menjadi disrupsi demokrasi lokal.
Antara lain adalah digitalisasi, terutama dengan adanya buzzer di media sosial membuat partai politik mulai tidak berfungsi dengan seharusnya.
Identitas partai politik dinilai menjadi sangat cair dan mulai menurun legitimasinya di masyarakat, kata Funco.
Selain itu, adalah milenial disruption, melihat angka pemilih milenial berada di 60% membuat nama-nama besar khususnya di Gorontalo tumbang.
Funco mengatakan bahwa penting bagi partai-partai untuk bertransformasi menjadi versi milenial, karena ketika tidak senilai dengan karakter dan keinginan milenial maka bisa berujung tidak terpilih.
Faktor lain, menurut Funco, adalah pandemic disruption dan regulasi disruption.
“Jangan sampai kepala daerah kita ini adalah bayi-bayi tabung. Karena papanya atau omnya kaya tiba-tiba mendaftar, banyak duit, langsung jadi,” ujar Funco.
Funco berharap bahwa kepala daerah tidak hanya menjadi pajangan. Solusi dari hal ini, salah satunya, kampus tidak boleh menjauh dari budaya politik demokrasi, melainkan harus memberi ruang kepada alumni-alumninya untuk bisa bercitra di partai politik termasuk menjadi kepala daerah,” ujarnya.(Firgitha Desya Padja)