Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di era digital ini perlu kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh pelaku. Infrastruktur harus dibangun dengan koordinasi antarnegara. Dengan adanya digitalisasi ini batas negara sangat tipis.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci di Indonesia Digital Conference 2020 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual.
Menurut Sri Mulyani untuk Indonesia bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan serta mendukung berbagai kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia maupun regulasinya. Pembangunan teknologi informasi sangat terbantu dengan peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, anggaran SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan bansos (bantuan sosial) menjadi sangat besar.
“Di bidang infrastruktur perlu mengakselerasi pembangunan di bidang telekomunikasi, jangkauan, kecepatan internet yang perlu ditingkatkan,” kata Sri Mulyani, Rabu (16/12).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa infrastruktur digital dapat mendorong munculnya perusahaan-perusahaan startup baru. Pemerintah sedang berupaya agar infrastruktur tidak hanya dinikmati masyarakat di kota besar. “Tapi seluruh daerah di Indonesia bisa terlayani,” ujarnya.
Sebagai negara terbesar, kata Sri Mulyani, Indonesia mempunyai potensi dan realisasi dari peningkatan nilai tambah digital dalam perekonomian. Potensinya besar, persoalannya ekosistem ini harus dibangun bersama.
“Tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk menentukan policy yang tepat, dan mempersiapkan infrastruktur. Digital economy akan menjadi salah satu yang mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan menjadi lebih cepat,” ujarnya.
Indonesia, menurut Sri Mulyani, tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital. Karena digital ekonomi akan meningkatkan produktivitas, memberikan akses lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan produktivitas perusahaan meningkat.
“Ini merupakan suatu hal yang memberikan dampak positif, namun tentu saja membutuhkan bisnis model yang baru,” ujarnya.
Bisnis model baru ini menjadi tantangan setiap perusahaan dan institusi. Karena itu inklusivitas harus terus dijaga, dan pemahaman atas sistem keuangan harus terus ditingkatkan.
“Kerangka kebijakan dan pengawasannya harus mengikuti perkembangan. Integritas menjadi sangat penting,” ujarnya.