Darilaut – Data Kementerian Pariwisata, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir.
”Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” kata Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026, di Bali, pada Jumat (30/1).
Wamenpar juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata.
Menurut Wamenpar isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang jelas dan mudah diakses, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Kementerian juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
Sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory guna menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan, sekaligus mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” kata Wamenpar.
Wamenpar menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” ujarnya.
Wamenpar menjelaskan pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional sebagai pariwisata yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi, baik untuk masa kini maupun generasi mendatang.
Pemerintah memperkuat landasan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebijakan ini diwujudkan melalui instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Wamenpar mengatakan pemerintah Indonesia terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional.
Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan, kata Ni Luh Puspa.