Darilaut – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendorong penguatan pendanaan biru (blue finance) guna mempercepat konservasi laut nasional. Upaya ini diwujudkan melalui Indonesia Blue Finance Development Partners Roundtable Discussion yang digelar di Jakarta, Selasa (15/10).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antarlembaga dan mitra pembangunan untuk mendukung visi Marine Protected Area (MPA) 30×45, yaitu melindungi 30 persen wilayah laut Indonesia pada tahun 2045.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk KKP, Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Asian Development Bank, Kedutaan Besar Inggris, Selandia Baru, Kanada, GIZ, Global Fund for Coral Reefs (GFCR), serta mitra pembangunan seperti YKAN, WWF, KI, dan RARE.
Direktur Konservasi Ekosistem Laut KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa pembiayaan berkelanjutan merupakan kunci dalam mencapai target konservasi laut nasional.
“Keanekaragaman hayati laut Indonesia adalah aset dunia. Untuk menjaganya, dibutuhkan sistem pembiayaan terintegrasi yang menghubungkan dana publik, donor, dan investasi swasta dengan hasil nyata bagi alam dan masyarakat pesisir,” ujar Firdaus.
Sementara itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menekankan pentingnya lembaga keuangan publik dalam menjembatani kebutuhan konservasi dan sumber pembiayaan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjadi katalis pembiayaan biru melalui pengelolaan dana lingkungan yang transparan, sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama ekonomi biru”.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan biru seperti coral bond, impact bond, dan parametric reef insurance untuk mendukung rehabilitasi ekosistem laut. Ahmad Baihaki, Impact Investment Lead YKAN, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan yang inovatif sekaligus inklusif agar manfaat konservasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
YKAN bersama GFCR saat ini tengah mengembangkan Biru Fund, skema pembiayaan campuran (blended finance) yang menyasar usaha kecil menengah dan kelompok masyarakat pesisir di sektor ekonomi biru. Program ini juga menyediakan pendampingan agar usaha penerima dana dapat berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menyusun kerangka koordinasi pembiayaan biru Indonesia, yang akan memetakan peran lembaga, prinsip sinergi, serta mekanisme harmonisasi investasi publik dan swasta. Selain itu, akan dibentuk kelompok kerja pembiayaan biru untuk menindaklanjuti agenda tersebut.
“Pembiayaan biru bukan sekadar tentang dana, tetapi tentang bagaimana kita memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang”. (Novita J. Kiraman)