Zulficar Mochtar: Indonesia Tegas Dalam Memberantas Illegal Fishing

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar saat Konferensi Tingkat Menteri tentang Keselamatan Kapal Perikanan dan IUU Fishing di Torremolinos, Málaga, Spanyol, Senin (21/10).

Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar mengatakan, Indonesia telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang tegas dalam upaya memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

“Beberapa di antaranya melalui penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera, larangan alih muat di tengah laut (transshipment) dan larangan alat tangkap yang merusak lingkungan,” ujar Zulficar di hadapan perwakilan 148 negara yang menghadiri Konferensi Tingkat Menteri tentang Keselamatan Kapal Perikanan dan IUU Fishing di Torremolinos, Málaga, Spanyol, Senin (21/10).

Konferensi ini bertujuan untuk mendorong ratifikasi Cape Town Agreement 2012 (CTA 2012), sebuah instrumen internasional terkait keselamatan kapal perikanan. Berlakunya CTA 2012 akan membantu setiap negara untuk memberantas IUU Fishing dengan membentuk standar keselamatan internasional bagi kapal perikanan.

“Hal ini tak lain karena pada praktiknya, pelaku IUU Fishing seringkali menggunakan kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan kapal,” kata Zulficar.

Zulficar mengatakan, upaya preventif terhadap praktik IUU Fishing, Indonesia juga telah meratifikasi 2 (dua) instrumen internasional mengenai pencegahan IUU Fishing. Masing-masing Port States Measures Agreement pada 2016 dan Standard Training and Certification and Watchleeping for Fishing Vessel Personel tahun 2019.

Menurut Zulficar, pekerjaan di atas kapal perikanan berisiko tinggi dan rentan terhadap kecelakaan dan kematian. Praktik kerja di atas kapal seringkali mengakibatkan adanya kekerasan fisik, jam kerja yang berlebihan dan minimnya kelayakan kondisi kerja.

“Memperhatikan kondisi ini, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk meratifikasi CTA 2012,” kata Zulficar.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia bersama dengan 46 negara anggota IMO yang hadir menandatangani Deklarasi Torremolinos terhadap CTA 2012. Deklarasi ini menyepakati bahwa setiap negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pemberlakuan penuh CTA 2012 pada 11 Oktober 2022 sesuai dengan kesiapan masing-masing negara di tingkat nasional.

Ini diperlukan karena tiap negara memiliki perangkat untuk melakukan pengawasan dan meningkatkan transparansi kegiatan perikanan.

CTA 2012 akan berlaku dalam jangka waktu 12 bulan setelah paling sedikit 22 negara, dengan total keseluruhan jumlah kapal sebanyak 3.600 dengan panjang minimal 24 meter yang beroperasi di laut lepas menyatakan sepakat untuk terikat dalam perjanjian ini.

Hingga saat ini, terdapat 13 negara yang telah meratifikasi CTA yaitu Belgia, Congo, Kepulauan Cook, Denmark, Prancis, Jerman, Islandia, Belanda, Norwegia, Saint Kitts and Nevis, Sao Tome and Principe, Afrika Selatan dan Spanyol.

“Ratifikasi terhadap CTA 2012 ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen kuat dalam pemberantasan IUU Fishing,” ujar Zulficar.

Selanjutnya, Indonesia perlu untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan untuk melengkapi 4 pilar konvensi internasional yang mendukung upaya global dalam pelaksanaan praktik perikanan yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Konferensi Tingkat Menteri ini diselenggarakan bersama oleh International Maritime Organization (IMO), Pemerintah Spanyol, Food and Agricultural Organization (FAO), dan The Pew Charitable Trust selama 21-23 Oktober 2019.

Konferensi dihadiri lebih dari 500 peserta dari 148 delegasi, termasuk di dalamnya 30 menteri dari negara anggota IMO.*

Exit mobile version