Darilaut – Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2023 ini, diprediksi masih akan positif, dengan sejumlah catatan.
“Kita mencoba memproyeksikan apa yang akan terjadi berdasarkan data-data yang ada sekarang ini. Secara garis besar, kita melihat perekonomian Indonesia 2023 masih positif,” kata Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pihri Buhaerah.
Namun, kata Pihri ada beberapa catatan. Secara umum yang perlu menjadi perhatian seperti adanya potensi inflasi yang tinggi, resesi di negara maju dan harga minyak.
Dalam BRIN Insight Every Friday (BRIEF) yang mengangkat tema “Ekonomi Indonesia di Penghujung 2022 dan Isu Resesi 2023”, Jumat (30/12), Pihri menjelaskan, dari sinyal yang kami tangkap di pasar, secara keseluruhan 2022 ini akan lebih baik dari 2021, kemudian 2023 kemungkinan terjadi perlambatan sehingga akan lebih rendah dari 2022.
Hal ini sebenarnya dipicu terjadinya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Meski saat ini sudah memasuki tren menurun, ke depan bisa terjadi kenaikan, tergantung situasi perang Rusia-Ukraina.
“Tapi kalau tensinya menurun, mudah-mudahan efek dari G20 bisa menurunkan tensi ketegangan Rusia Ukraina, itu harapan kita. Tapi kalau semakin meningkat kita juga harus sudah siap,” ujarnya.
Kenaikan komoditas itulah yang memicu inflasi di negara tujuan ekspor Indonesia, terutama Amerika, China, Jepang, dsb. Kenaikan inflasi ini terjadi karena kenaikan harga energi, baik minyak maupun gas. Penyebab inflasi di negara tujuan ekspor.
Terutama di Amerika terjadi karena kebijakan fiskal stimulus yang menyebabkan inflasi. Jadi memang fiskal stimulus di Amerika terlalu besar yaitu 10 persen terhadap PDB.
“Kenapa bisa berlebihan, bisa jadi ada faktor lain misalnya kapasitas produksi dan permintaan yang tidak seimbang. Namun jangan diartikan fiskal stimulus itu jelek,” kata Pihri.
Secara perekonomian di Amerika, menurut Pihri, sudah mulai membaik, memperlambat perekonomian ada kemungkinan tingkat suku bunga masih meningkat mengikuti data pengangguran dan inflasi di Amerika.
Kemudian di China karena basisnya manufkatur, menarik dilihat tahun 2022. Karena negara-nehara Asia terutama China masih positif namun terjadi pelambatan.
“Karena negara tujuan ekspor Indonesia rata rata semua melambat. Jadi kemungkinan ekspor kita akan menurun imbas permintaan menurun. Jadi 2023 akan terjadi penurunan pertumbuhan ekspor,” kata Pihri.
Namun demikian, Pihri mengatakan, terdapat kekhawatiran jika melihat neraca sektoral yang merupakan gabungan antara neraca pemerintah, neraca sektor luar negeri dan neraca sektor swasta.
Menurut Pihri berdasarkan pengalaman krisis moneter 1997-1998, terdapat kombinasi neraca keuangan pemerintah dalam kondisi surplus (positif) sementara neraca keuangan swasta negatif ini menyebabkan krisis.
Artinya, neraca swasta domestik bisa menjadi faktor penting untuk melihat datangnya instabilitas perekonomian karena krisis moneter di Asia salah satunya dipicu oleh defisit neraca swasta domestik.
Menurut Pihri Indonesia harus berhati-hati karena masih ada potensi instabilitas shock dari luar. Salah satu sumbernya adalah hutang pemerintah. Jika melihat hutang Indonesia masih rendah tapi meningkat terus.
“Saya rasa bukan masalah rasio hutang aman atau tidak, negara maju rata rata hutangnya 100 persen. Negara berkembang dibawah 50. Artinya negara maju itu tingkat hutang pemerintahnya juga tinggi,” katanya.
“Tapi yang perlu diperhatikan adalah komposisi hutang itu dominasi uang asing atau domestik.”
Indonesia walaupun memiliki rasio hutang rendah akan tetapi jumlah mata uang asing cukup tinggi sebesar 30 persen.
“Kita harus berhati-hati ini menjadi salah satu resiko instabilitas makro ekonomi, sebaiknya untuk mengurangi ketidakpastian pembiayaan obligasi dalam mata uang lokal,” ujarnya.
Di sisi lain, Pihri juga sudah memproyeksi skenario pertumbuhan ekonomi terburuk terutama jika terjadi perang nuklir. Selain itu ditambah lagi jika proyek ekonomi Tiongkok mengalami stagnan hingga negatif, maka ekonomi Indonesia berpeluang akan mengalami resesi.
“Tapi jika ekonomi Tiongkok masih di angka 5 persen dan kenaikan harga minyak juga tidak besar, kita masih bisa tumbuh 1-2 persen,” katanya.
Namun jika terjadi perang nuklir maka asumsinya harga minyak akan meningkat, dan membuat beban subsidi akan semakin berat. Hal ini dapat membuat angka inflasi yang akan semakin tinggi.
“Kajian kami memang kita harus siap-siap tentu jika terjadi perang nuklir meski tidak kita tidak inginkan,” ujarnya.
“Namun kita perlu bersiap, termasuk juga kami sudah menyiapkan simulasi kebutuhan subsidi tambahan kenaikan BBM jika skenario terburuk terjadi.”
Hanya saja, menurut Pihri, dalam menghadapi ketidakpastian atas situasi perekonomian dunia, Indonesia perlu memiliki modal dasar menghadapi 2023.
Kunci menghadapi ketidakpastian 2023 ada di tangan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. “Jika BI tetap mendukung kebijakan fiskal pemerintah dengan operasi moneter, maka ketidakpastian 2023 relatif bisa diturunkan seperti saat Pandemi Covid-19 berlangsung,” ujarnya.
Kunci kedua, dalam RAPBN 2023, defisit fiskal dipatok di angka 2,8 persen terhadap PDB. Ini sinyal bahwa 2023 kebijakan fiskal masih akan kontrasiklus.
Tapi itu tidak cukup jika komposisi belanja tidak diprioritaskan pada penanganan pengangguran, sektor yang memiliki elastisitas pekerja yang tinggi (UMKM dan public sector employment), dan perlindungan sosial.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4.9 – 5.2%, sedangkan angka inflasi 3.25 – 3.75%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676 – Rp15.877/USD.