Darilaut – Kapal Gloria 28 yang membawa 91 satwa endemik Indonesia yang diselundupkan ke Filipina tiba di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (30/7). Kapal ini berlayar dari pelabuhan Sta. Ana Davao, Davao City Senin (27/7).
Saat tiba di Bitung, pemulangan 91 satwa langka ini diterima Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, bersama Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban, dan Kepala BKSDA Sulawesi Utara Noel Layuk Allo.
Selanjutnya, Dirjen Gakkum dan Walikota Bitung meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki untuk proses pemulihan sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya.
91 individu satwa endemik yang terdiri dari reptil, mamalia, dan aves (burung) tersebut akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung, sampai siap untuk dilepasliarkan kembali ke alam.
Dalam siaran pers KLHK, Kamis (30/7), Rasio Sani mengatakan, inisiasi repatriasi dilakukan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Indra Exploitasia, yang juga Management Authority (MA) CITES Indonesia.
“Repatriasi bermula saat Direktur KKH Indra menerima informasi dari MA CITES Filipina tentang adanya satwa yang disita pada tanggal 8 April 2019 dan perlu konfirmasi asal satwa. Hasil identifikasi jenis satwa asal-usul satwa tersebut dari Indonesia wilayah timur antara lain walabi, kasuari dan julang papua,” katanya.
Kemudian repatriasi dapat dilakukan menindaklanjuti Putusan Pengadilan Matic City di mana pada tanggal 14 Oktober 2019 telah memerintahkan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan 134 satwa yang masih hidup kepada Pemerintah Indonesia.
Sesuai dengan Article VII of the Convention dan Resolusi CITES Conf. 17.8 dan setelah pertemuan bilateral antara MA CITES Indonesia dengan MA CITES Filipina, kedua pihak menyepakati untuk memulangkan satwa liar tersebut ke Indonesia.
Menurut Rasio Sani, keberhasilan repatriasi ini atas kerjasama banyak pihak seperti Ditjen KSDAE KLHK, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).
Repratriasi kali ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil dilakukan. Repatriasi atau pengembalian 91 satwa ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan kehati Indonesia.
“Kami tidak akan berhenti mengejar pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa. Kejahatan perdangan satwa ilegal ini merupakan kejahatan transnational melibatkan aktor linras negara. Untuk itu berbagau kerja sama Internasional kita lakukan, termasuk terkait dengan pemulangan satwa ini,” ujarnya.
Rasio Sani mengatakan, pemerintah terus mempelajari berbagai modus operandi perdagangan ilegal satwa ini, termasuk terus memonitor perdagangan melalui online. Selain itu, telah bekerjasama dengan berbagai negara untuk menghentikan kejahatan transnasional seperti ini termasuk dengan pihak INTERPOL.
Dalam beberapa tahun ini sudah lebih dari 300 kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa berhasil ditindak oleh KLHK. Ancaman pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara 5 (lima) tahun.
Mewakili KLHK, Rasio Sani menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya penyelamatan satwa ini. Terutama kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu, termasuk dengan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).*