Darilaut – Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) telah melakukan analisis media mengenai bencana banjir dan longsor di Sumatra sejak 25 November 2025 hingga 24 Desember 2025. Terdapat 30.489 pemberitaan media massa dan 55.600 lebih unggahan di media sosial.
Hasil kajian: bencana banjir dan longsor di Sumatra mengalami transformasi dari krisis kemanusiaan ke krisis legitimasi negara, yang juga memunculkan disintegrasi dan mengancam stabilitas nasional.
Riset DIR menunjukkan bahwa topik pemberitaan media dan percakapan di media sosial soal bencana banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh telah mengalami transformasi risiko yang cukup serius.
Kajian terhadap 11 ribu lebih media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik dengan bantuan mesin kecerdasan buatan menunjukkan mayoritas pemberitaan media mainstream memang masih 69% ber-tone positif. Antara lain berisi narasi manajemen krisis dan update penanganan bencana.
Namun data menunjukkan terdapat alarm serius berupa 28% sentimen negatif yang didorong oleh isu keterlambatan bantuan dan dampak pasca-bencana.
Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nur Hayati, mengatakan, puncak pemberitaan soal bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, terjadi pada 1 Desember 2025 dengan dominasi sentimen negatif, selaras dengan masa darurat awal bencana banjir bandang.
Menurut Neni, setelah 5 Desember, narasi positif mulai menyalip, didorong oleh publikasi masif mengenai penyaluran bantuan dan upaya pemulihan.
Namun, ”muncul anomali pada 19 Desember, di mana sentimen negatif kembali melonjak tajam,” ujar Neni, seperti disampaikan dalam rilis Kamis (25/12).
Hal ini disebabkan banyak pemberitaan mengenai belum meratanya bantuan dan update keadaan korban terutama di wilayah yang paling terisolir, kata Neni.
DIR mencatat total media coverage dengan topik “Banjir Sumatra dan Aceh” mencapai 30.489 yang tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional dan 49 media internasional. Kompas.com, tempo.com dan detik.com menjadi media teratas paling banyak memberitakan, serta media lainnya yang memberitakan topik ini baik dengan tone positif, netral, maupun negatif selama masa pemantauan pada 25 November 2025 hingga 24 Desember 2025.
Sementara itu, di ranah media sosial, tercatat sebanyak lebih dari 55.600 lebih unggahan dari 28.100 netizen, yang menghasilkan volume percakapan (total talk) mencapai lebih dari dua juta percakapan atau interaksi. Ini merefleksikan bahwa satu isu bencana mampu memicu diskusi berkelanjutan secara organik dan memiliki resonansi emosional yang kuat.
“Interaksi tertinggi ada di platform Instagram dan Tiktok. Interaksi di Tiktok mencapai 939.289 dan pada Instagram 909.837 intensitas percakapan,” kata Neni.
”Data tadi menunjukkan percakapan soal bencana sangat viral di kedua platform itu.”
Kajian DIR, terdapat tiga klaster utama yang mendominasi percakapan publik. Pertama, klaster kemanusiaan dengan fokus percakapan soal kondisi korban dan kronologi bencana.
Klaster kedua soal gugatan sistemik berupa munculnya pendapat publik yang menyebut bencana disebabkan oleh eksploitasi hutan dan tambang. Dugaan ini diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi banjir.
Klaster ketiga, eskalasi politik yang mempertunjukan adanya kritik langsung terhadap figur otoritas pemerintah, atas keterlambatan penanganan bencana yang mulai dianggap sebagai krisis legitimasi negara dan kegagalan komunikasi publik. Klaster percakapan ini mempertunjukkan kritik publik yang mengkritik kurangnya kepekaan saat krisis bencana ekologi terjadi.
“Hal yang patut mendapat perhatian kita adalah munculnya narasi disintegrasi seperti kata kunci ‘Merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas abainya pemerintah pusat,” ujar Neni.
”Hal ini menandakan bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional.”
Rekomendasi Strategis
Berdasarkan matriks risiko dan temuan peta isu dalam data kajian media monitoring ini, Deep Intelligence Research merekomendasikan:
Pertama, akselerasi status dan kehadiran simbolis, misalnya segera menetapkan status bencana nasional untuk menjawab “suara keras” dari daerah seperti Nias dan Aceh, yang merasa terpinggirkan dalam masa-masa berat seperti saat ini. Menghadirkan simbol empati negara melalui kunjungan langsung pejabat tinggi, dan jika perlu menetap di lokasi untuk meredam narasi “Pejabat Tak Berempati”.
Kedua, transparansi dan penegakan hukum (gugatan sistemik). Hal ini bisa dilakukan dengan investigasi terbuka dan audit terhadap 31 perusahaan sektor ekstraktif di Sumatra yang diduga memicu bencana ekologis. Memublikasikan hasil investigasi “kayu gelondongan” untuk menunjukkan bahwa negara berpihak pada keselamatan rakyat, bukan kepentingan korporasi.
Ketiga, mitigasi narasi dan kontra-disintegrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan dialogis segera dengan tokoh masyarakat dan aktivis lokal di pengungsian guna memutus rantai narasi separatisme organik. Mengaktifkan kontra-narasi di TikTok dan Instagram untuk mengimbangi konten provokatif dengan informasi pemulihan yang nyata dan transparan.
Keempat, penanganan krisis ekonomi mikro. Pemerintah agar terus mengintervensi harga pangan lokal di wilayah terdampak untuk meredam kemarahan akun-akun organik (human) yang menyuarakan krisis biaya hidup dan kelumpuhan logistik. Apalagi di tengah suasana Natal dan perayaan Tahun Baru, kebutuhan akan bahan pokok ini menjadi semakin mendesak.